Opini

‘Nanggroe Plt’

SEJAK Gubernur Irwandi Yusuf ditangkap oleh Komisi Oemberantasan Korupsi (KPK) dan harus menjalani masa persidangan

‘Nanggroe Plt’
SERAMBI/MASRIZAL
KETUA MAA terpilih berdasarkan hasil mubes, Badruzzaman lsmail didampingi Ketua SC Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef dan tim formatur berdialog dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin saat melaporkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada lembaga itu, Senin (25/2). 

Oleh Muhajir Al Fairusy

SEJAK Gubernur Irwandi Yusuf ditangkap oleh Komisi Oemberantasan Korupsi (KPK) dan harus menjalani masa persidangan di Jakarta, otomatis kekuasaan sementera beralih ke Wakil Gubernur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Nova Iriansyah.

Sebagai Plt, tindak tanduk Gubernur Aceh tersebut mulai menuai wacana unik dan menarik, sebab satu kegemarannya ikut melakukan Plt pada beberapa lembaga, seperti Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), dan kini tiga lembaga keistimewaan Aceh, seperti Baitul Mal Aceh (BMA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Majelis Adat Aceh (MAA) juga ikut di Plt-kan olehnya.

Padahal, tafsir hukum mem-Plt-kan lembaga tersebut masih menuai kontroversi, terutama MAA. Apalagi, sebagai satu lembaga otonom Pemerintah Aceh, MAA baru saja melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) pemilihan ketua baru pada 23-24 Oktober 2018.

Berdasarkan hasil Mubes yang berjalan sesuai prosedur, Badruzzaman Ismail kembali terpilih sebagai Ketua MAA periode berikutnya. Namun, dalam masa penantian SK dan keberlanjutan program, justru Plt Gubernur Aceh membuat geger publik Aceh, karena nekat melakukan Plt pada Ketua MAA terpilih. Kondisi ini, sontak menuai kecaman, kontroversi dan perdebatan hukum antarkedua belah pihak.

Tindakan lawak
Kegemaran melakukan Plt yang dilakukan Plt Gubernur ini banyak ditanggapi sebagai tindakan lawak dan nyeleneh oleh publik, mengingat (masih) status Plt Gubernur yang melekat padanya dan hobinya mem-Plt-kan, maka tidak berlebihan dalam diskusi singkat ini, saya menaruh tema dialog “Nanggroe Plt”. Tentu, ini sebagai upaya memotret kelucuan politik yang sedang terjadi di Aceh dalam tiga bulan terakhir.

Diskusi ini, nantinya akan saya fokus selain mendeskripsikan dalam pendekatan antrhopologi politik gambaran Aceh di era Plt, juga ikut menghamparkan kasus yang sedang melanda MAA sebagai satu lembaga istimewa dan terhormat di Aceh, karena tanggung jawabnya mengurusi adat dan budaya Aceh, kini justru diobok-obok oleh kekuasaan politik di Aceh.

Kekuasaan berdasar konsep antropologi politik memang menjadikan seseorang memiliki kemampuan untuk bertindak efektif terhadap orang lain, dengan menggunakan cara-cara yang berkisar pada bujukan, persuasi bahkan kekerasan (fisik atau non fisik) (lihat MG, Smith dalam Claessen, 1986). Artinya, saat berkuasa, seseorang adakalanya alpa dengan kondisi yang sedang dihadapi. Padahal, ada kondisi-kondisi yang masih dapat dinegosiasi untuk mencairkan suasana.

Jika memaksakan ego kuasa dengan tindakan persuasi dapat ditebak, hasilnya akan kacau. Kondisi demikian, tampaknya berlaku untuk kasus benturan antara Plt dengan MAA yang baru saja melaksanakan Mubes. Respons perlawanan yang diberikan oleh ketua terpilih menjadikan kondisi semakin kurang kondusif. Aroma konflik mulai tercium. Karena itu, langkah bijak adalah memanfaatkan kekuasan untuk memahami kondisi sebenarnya, tidak lantas terjebak mendengar pembisik di sekitar kekuasaan.

Satu asas demokrasi paling penting adalah musyawarah dan mufakat, termasuk dalam penentuan seorang pemimpin. MAA telah melakukan proses tersebut secara hormat dan sesuai prosedur hingga terpilih Badruzzaman Ismail sebagai ketua. Dipilihnya Badruzzaman Ismail tentu dengan alasan strategis dan kesepakatan bersama pemegang mandat, mengingat jasanya sebagai tokoh adat Aceh dan keberhasilan program kerja di bidang adat selama ia menjabat sebagai ketua MAA sebelumnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved