WNA Punya e-KTP, Fadli Zon Sebut Itu Bentuk Penyusupan, Berbahaya Bagi Bangsa dan Negara

Fadli Zon menilai kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk warga negara asing ( WNA) bisa berbahya untuk keamanan negara.

WNA Punya e-KTP, Fadli Zon Sebut Itu Bentuk Penyusupan, Berbahaya Bagi Bangsa dan Negara
KOMPAS.COM/JESSI CARINA
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (26/2/2019). 

Beberapa di antaranya seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2015.

"(Izinnya) bisa nanti dalam periode tertentu diperpanjang. Itu boleh bikin e-KTP," ungkap Bambang.

Namun Bambang menegaskan, WNA yang memiliki e-KTP tak memiliki hak memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

"Dia tidak punya hak memilih, dia enggak bisa ikut Pemilu, gitu," katanya.

WNA, kata dia, juga wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti e-KTP paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku ITAP berakhir.

Menurut Bambang, seorang WNA bisa saja memiliki e-KTP yang berlaku seumur hidup dan hak memilih apabila dia menjalani proses naturalisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

"Kalau misalnya, dia punya istri WNI, kita proses naturalisasi, dia jadi WNI, dia boleh bikin e-KTP melalui proses naturalisasi, karena dia kan jadi WNI, warga negara asing itu. Itu bisa," katanya.

Baca: Imigrasi Langsa dan Kanwil Kemenkumham Aceh Awasi Orang Asing Pada Dua Perusahaan di Aceh Timur

Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memastikan, e-KTP yang dimiliki WNA tak akan bisa digunakan untuk mencoblos saat pemilu.

Sebab, e-KTP tersebut memiliki perbedaan dengan milik WNI.

Dalam e-KTP WNA itu diberi keterangan yang menunjukkan negara asal pemiliknya.

"Misalnya orang Malaysia, orang India, oramg Arab, itu ditulis dalam KTP Elektroniknya. Sehingga kalau di bawa ke TPS orang langsung tahu dibaca KTP-nya oh ini warga negara asing, harus keluar dari TPS," kata Zudan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Selain itu, e-KTP yang diterbitkan kepada WNA memiliki batas waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan e-KTP WNI yang berlaku seumur hidup.

Ia memastikan persyaratan itu tidak akan mudah dipenuhi.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon Sebut e-KTP untuk WNA Bentuk Penyusupan"

Baca: Saya Makin Dapat Kekuatan, Kata Prabowo pada Deklarasi Ribuan Purnawirawan TNI/Polri untuk Dirinya

Editor: Safriadi Syahbuddin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved