Anggota Panwaslih Aceh Diberhentikan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Zuraida Alwi sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan

Anggota Panwaslih Aceh Diberhentikan
IST
ZURAIDA ALWI, Teradu I

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Zuraida Alwi sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Dalam putusan yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada Said Syahrul Ramad berupa pemberhentian dari jabatan Ketua Panwaslih Nagan Raya.

Putusan yang bersifat final (inkrah) itu dibacakan Ketua Majelis Sidang, Dr Harjono bersama dua anggota yaitu Prof Teguh Prasetyo dan Dr Ida Budhiati dalam sidang kode etik di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/2).

Pada hari yang sama, majelis sidang juga membacakan putusan 10 perkara dugaan pelanggaran kode etik pemilu dari daerah lain. Namun, pemberian putusan pemberhentian tetap untuk anggota Panwaslih/Bawaslu tingkat provinsi, baru pertama dilakukan DKPP.

“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Zuraida Alwi selaku Anggota Panwaslih Aceh terhitung sejak dibacakan putusan ini,” kata Harjono membacakan putusan Nomor Perkara 249/DKPP-PKE-VII/2019.

Harjono juga membacakan putusan terhadap Said Syahrul Rahmad. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua Panwaslih Nagan Raya kepada Teradu II, Said Syahrul Rahmad terhitung sejak putusan ini dibacakan,” baca Harjono.

Kemudian, DKPP memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari sejak dibacakan. DKPP juga memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

Untuk diketahui, Zuraida Alwi dan Said Syahrul Rahmad selaku teradu I dan II diadukan ke DKPP oleh Jufrizal dan Said Mudhar selaku pengadu I dan II. Dalam kasus itu, kedua warga Nagan Raya tersebut didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Advokat ARZ & Rekan yaitu Askhalani SH, Rizki Darmawan SH, dan Zulkifli SH.

Zuraida dilaporkan berkenaan dengan dugaan penerimaan uang Rp 40 juta dari pengadu I, Jufrizal, sebagai pelicin agar diluluskan sebagai anggota Panwaslih Nagan Raya pada 2017.

Dari salinan putusan yang diperoleh Serambi disebutkan, Zuraida akan menyerahkan uang itu untuk ketua dan anggota Bawaslu Aceh--sebelum nama lembaga berganti Panwaslih Aceh--Dr Muklir dan Tgk Asqalani.

Membantah
Semua tuduhan tersebut dibantah keras oleh Zuraida dan tidak terbukti dalam persidangan. Begitupun dengan pengakuan Tgk Asqalani yang mengatakan tidak pernah tahu menahu masalah uang Rp 40 juta tersebut. Tapi, Zuraida tetap dikenakan sanksi karena sebagai salah seorang penguji perekrutan anggota panwaslih kabupaten/kota melakukan pertemuan langsung dengan Jufrizal yang berstatus sebagai calon anggota Panwaslih Nagan Raya saat hadir ke Nagan Raya untuk memenuhi undangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga setempat.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved