Opini

Menyoal Keputusan Mem-Plt-kan Ketua MAA

ACEH serba Plt, apa jadinya? Begitulah headline Harian Serambi Indonesia edisi Senin (25/2/2019), jabatan-jabatan

Menyoal Keputusan Mem-Plt-kan Ketua MAA
SERAMBI/MASRIZAL
KETUA MAA terpilih berdasarkan hasil mubes, Badruzzaman lsmail didampingi Ketua SC Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef dan tim formatur berdialog dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin saat melaporkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada lembaga itu, Senin (25/2). 

Oleh Zainal Abidin

ACEH serba Plt, apa jadinya? Begitulah headline Harian Serambi Indonesia edisi Senin (25/2/2019), jabatan-jabatan di pemerintahan diisi oleh pejabat berstatus Plt (Pelaksana tugas). Bahkan Plt Gubernur Aceh turut latah Mem-Plt-kan pejabat-pejabat di lembaga/badan istimewa yang otonom dan independen. Jamak diketahui bahwa pengisian jabatan di lembaga/badan dimaksud memiliki aturannya sendiri; yang mengatur mulai dari prosedur pemilihan, penetapan dan pengesahan/pengukuhan seseorang pejabat untuk mengisi jabatan itu.

Dalam konteks ini, maka tindak Plt Gubernur mem-Plt-kan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan tindakan cacat prosedur, karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur berdasarkan Qanun Aceh No.3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

Kemudian, Pasal 4 Qanun No.3 Tahun 2004 jo Pasal 3 Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menggambarkan kedudukan MAA merupakan lembaga adat yang bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh. Sehingga MAA bukanlah bawahan atau sub-ordinat dari gubernur sebagai lembaga, melainkan mitra sejajar berada dalam rumpun kekuasaan independen.

MAA dibentuk oleh gubernur, berkedudukan di ibu kota provinsi (Pasal 2 ayat (1) Qanun No.3 Tahun 2004). Sementara prosedur pengisian jabatan (kepengurusan) MAA diatur dengan sangat jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (1) Qanun No.3 Tahun 2004 bahwa pengurus Majelis Adat Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Besar (Mubes). Memilih dan menetapkan pengurus MAA adalah tugas Mubes Provinsi, konkordan Pasal 10 ayat (2) huruf c Qanun No.3 Tahun 2004 untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Teknis pemilihan dan penetapan pengurus MAA tidak diatur lengkap dalam Qanun No.3 Tahun 2004, maka pejabat/badan administrasi negara (Mubes) dapat menggunakan kewenangan diskresi (freies ermessen). Kewenangan diskresi ini diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas menyatakan setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Sementara diskresi (freies ermessen) adalah kebebasan bertindak. SF Marbun dan Moh Mahfud MD (2001:46) mengemukakan termasuk dalam arti freis ermessen ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya. Ibidem Pasal 1 angka 9 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.

Untuk itu, maka Mubes membuat peraturan dalam bentuk peraturan Tata Tertib (Tatib) yang mengatur tentang pemilihan dan penetapan pengurus MAA, karena Qanun No.3 Tahun 2004 tidak lengkap. Berdasarkan Qanun dan Tatib tersebutlah, Mubes memilih dan menetapkan pengurus MAA. Dalam Mubes MAA yang dilaksanakan pada Oktober 2018 telah terpilih dan ditetapkan Badruzzaman Ismail SH MHum sebagai Ketua MAA periode 2019-2023.

Keputusan ‘rechtmatig’
Keputusan Mubes yang telah memilih dan menetapkan Ketua MAA mempunyai daya laku (gelding) dan daya ikat (gebonden) terhadap pihak yang dituju (adressat). Berdasarkan asas le privilege dexecution preamble de la puissance publique atau asas presumption of legality (praduga sah), maka keputusan Mubes itu harus dianggap sah dan wajib dilaksanakan sepanjang belum ada keputusan pengadilan (PTUN) yang menyatakan tidak sah atau mubes sendiri yang membatalkan keputusan yang telah dikeluarkannya itu (spontane vernietiging) atau dikenal dengan asas a contrario actus. Bahkan jikapun keputusan Mubes digugat ke pengadilan, secara hukum administrasi tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan Mubes itu, asas ini telah dinormatifisasi/normering di dalam Pasal 67 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU ini sangat memproteksi keputusan pejabat atau badan administrasi negara untuk tidak ditunda pelaksanaannya, sehingga hak rakyat yang lahir dari keputusan itu tidak dirugikan. Semakin menguat tatkala ditaut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), salah satunya adalah asas kepastian hukum (principle of legal security) suatu asas untuk menghormati hak-hak yang telah dimiliki seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan administrasi negara.

Gubernur dalam hal ini harus menghormati hak mereka yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Mubes sebagai pengurus MAA untuk dikukuhkan/diresmikan. Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menggarisbawahi bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota harus berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya asas kepastian hukum. Gubernur tidak dapat mengabaikan prinsip atau asas dimaksud.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved