Plt jangan Bikin Gaduh

Komisi I DPRA yang membidangi hukum, keamanan, dan pemerintahan mengeluarkan pernyataan terkait polemik

Plt jangan Bikin Gaduh
IST
Azhari Cagee 

* Giliran MAA Sabang Protes

BANDA ACEH - Komisi I DPRA yang membidangi hukum, keamanan, dan pemerintahan mengeluarkan pernyataan terkait polemik pengangkatan jabatan pelaksana tugas (plt) di lingkungan Pemerintah Aceh. Fenomena pengangkatan jabatan plt oleh Plt Gubernur Aceh dinilai oleh Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee adalah kegaduhan internal birokrasi yang tentunya berdampak pada kinerja lembaga-lembaga tersebut.

Terkait kebijakan tersebut, Azhari Cagee meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak membuat gaduh internal Pemerintah Acen dengan kebijakan-kebijakan aneh seperti mengangkat plt untuk jabatan-jabatan tertentu. Diharapkan, kebijakan yang saat ini telah menuai polemik tersebut segera diselesaikan dengan cara-cara yang bijaksana.

“Sekarang kita lihat, hubungan antara eksekutif dan legislatif sudah harmonis, begitu juga antara pemerintah dengan masyarakat, hubungannya baik. Kemudian kita harapkan Plt Gubernur tidak bikin gaduh di internal pemerintahan sendiri dengan mem-plt-kan sejumlah pihak,” kata Azhari Cagee, kemarin, saat dimintai tanggapannya terkait laporan ekslusif Serambi dua hari lalu tentang “Aceh Serba-Plt, Apa Jadinya”.

Politisi Partai Aceh (PA) ini meminta Nova Iriansyah untuk menyelesaikan persoalan pangangkatan jabatan plt yang dinilai DPRA telah menuai kontroversi dan kegaduhan di internal pemerintah dan masyarakat Aceh dalam sepekan terakhir. Kebijakan ini, lanjutnya, juga berdampak pada kinerja pemerintahan. “Seperti Plt Gubernur, itu kan terkendala dalam mengambil kebijakan, karena harus minta izin dulu ke Mendagri. Begitu juga plt dinas dan Plt BPKS Sabang dan beberapa lainnya, ini tentu akan berdampak pada kinerja,” kata Azhari Cagee.

Azhari juga mengatakan, jangan karena saat ini jabatan Plt Gubernur, lantas Nova ikut mem-plt-kan jabatan kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh. “Kita harapkan kepada plt jangan hanya gara-gara dirinya plt, kemudian mengikutkan semua jabatan lain juga jadi plt. Ini akan sangat terkendala kinerja pemerintahan yang dilakukan plt-plt tersebut ke depan,” tandasnya.

Dia menyarankan Plt Gubernur Aceh hendaknya melakukan pengkajian mendalam secara hukum sebelum melakukan sebuah kebijakan apalagi terkait dengan pengangkatan jabatan publik di lingkup Pemerintah Aceh. “Misalnya seperti MPD, MAA, apakah ada ranah Plt Gubernur masuk ke situ, harus dikaji apa wewenang plt di situ. Itu lembaga berdiri sendiri, kalau kesekretariatannya oke nggak ada masalah,” katanya lagi.

Hal-hal demikian, lanjutnya, perlu dilakukan pengkajian mendalam oleh seorang Plt Gubernur Aceh, agar keharmonisan pemerintah berjalan dengan baik. Para asisten serta biro hukum di Pemerintah Aceh diharapkan memberi pandangan yang baik dalam berbagai persoalan. “Kita harapkan kepada Pak Plt agar mengetahui batas-batas mana atau ranah mana yang bisa dia lakukan dan mana yang tidak. Sehingga kenyamanan pemerintahan dapat terus berlangsung,” ujar Azhari Cagee.

Terakhir, dia juga menyorot jabatan Katibul Wali Lembaga Wali Nanggroe yang menurut Azhari Cagee, Wali Nanggroe telah menyurati Pemerintah Aceh untuk segera menggantikan pejabat dimaksud atau menunjuk plt karena pejabat yang saat ini dianggap sudah tidak bisa bekerjasama lagi. “Katibul wali sudah diminta ganti, kalau tidak diganti kenapa tidak di-plt-kan saja. Yang diminta untuk plt tak di-plt-kan yang tidak diminta justru di-plt-kan,” pungkas Azhari Cagee.

MAA Sabang protes
Gelombang protes terhadap kebijakan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah yang melantik Plt Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) terus disuarakan. Kali ini datang dari Ketua MAA Sabang, H Ramli Yusuf SH yang menolak pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt Ketua MAA menggantikan Badruzzaman Ismail setelah pengukuhannya ditangguhkan Nova karena menilai proses pelaksanaan mubes cacat hukum.

Penolakan itu disampaikan kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui surat nomor 024/03/2019 tanggal 25 Februari 2019. Surat itu juga ditembuskan kepada Wali Nanggroe, Ketua DPRA, Ketua MAA Provinsi Aceh, Ketua MAA Kabupaten/Kota se-Aceh, dan perwakilan MAA.

Ramli yang dihubungi Serambi, kemarin menegaskan pelaksanaan mubes pemilihan ketua MAA sah secara hukum. Dia mengatakan, mubes itu dihadiri semua peserta dari perwakilan kabupaten/kota, termasuk Wali Nanggroe. “Jika kita mengacu kepada Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tidak salah mubes,” katanya.

Jika yang dipersoalkan tidak adanya Tuha Nanggroe sebagaimana disebut dalam qanun, Ramli mengatakan, Tuha Nanggroe hingga kini tidak ada orang. Sehingga pihaknya tidak tahu harus mengajukan ke mana undangan Tuha Nanggroe untuk menjadi peserta dalam pemilihan ketua baru MAA.

“Jadi tidak ada alasan gubernur mengatakan tidak sah. Karena itu kita minta gubernur untuk mencabut SK pengangkatan plt, kalau tidak kami membuat perlawanan terus. Jika perlu menggugat ke PTUN, kami akan menggugat ke sana,” pungkas Ketua MAA Sabang, Ramli Yusuf.(dan/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved