Wali Kota Didesak Tuntaskan soal MPU

Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh kosong kepengurusan terhitung sejak berakhirnya

Wali Kota Didesak Tuntaskan soal MPU
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
SAFARUDDIN, Ketua YARA 

* Tanpa Pengurus sejak Agustus 2017

BANDA ACEH - Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Banda Aceh kosong kepengurusan terhitung sejak berakhirnya kepemimpinan Teungku Abdul Karim Syeikh pada 24 Agustus 2017. Konflik kepengurusan muncul setelah terjadi kisruh pemilihan ketua lembaga itu yang dinilai cacat hukum. Kini, setelah lebih dari satu tahun berlalu, warga kota berharap Pemko memfasilitasi agar konflik kepengurusan tersebut bisa diselesaikan secepatnya.

“Kami menyerukan kepada Wali Kota mengundang para ulama untuk segera bermusyawarah agar segera mengaktifkan kepengurusan MPU Kota Banda Aceh,” kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH kepada Serambi, Rabu (27/2), menyikapi lamanya kosong pengurus MPU setempat.

Polemik ini terjadi setelah mencuatnya kisruh pemilihan ketua lembaga itu yang dinilai cacat hukum.

Selama ini, lembaga tersebut hanya menjalankan fungsi administrasi saja oleh Sekretariat MPU Banda Aceh, tanpa adanya pembahasan dan mengeluarkan fatwa. Untuk mengakhiri kekosongan jabatan itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didesak mengundang kembali ulama guna membahas persoalan itu.

Sebenarnya, para ulama telah melaksanakan musyawarah besar (mubes) pemilihan ketua baru MPU Banda Aceh pada Mei 2017 dan menetapkan Tgk Abdul Karim Syeikh sebagai ketua terpilih. Namun, hasil mubes mendapat penolakan dari sebagian peserta, karena dianggap adanya pelanggaran dan meminta dilaksanakan mubes ulang.

Anggapan itu dibantah oleh Abdul Karim, yang dikonfirmasi Serambi melalui telepon, kemarin. Menurutnya, pelaksanaan mubes sudah sesusai dengan aturan yang berlaku. Namun dia tidak mengetahui kenapa mubes itu disoalkan, sehingga Wali Kota tidak mengukuhkannya sebagai ketua terpilih.

Memang sejak terjadi kekosongan jabatan, Wali Kota Aminullah Usman telah meminta MPU Aceh untuk membantu menyelesaikannya. Bahkan, Aminullah atas pertimbangan MPU Aceh telah mengangkat Tgk H Hasbi Albayuni sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua MPU Banda Aceh.

Namun, jabatan itu tidak lama diemban Hasbi Albayuni karena Wali Kota kembali mencabut SK pengangkatan Plt. Pencabutan itu dilakukan atas perintah Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang menerima laporan dari Ketua Pengarah Mubes, Tgk Burhanudin A Gani karena tindakan Wali Kota dianggap malaadministrasi.

Alhasil hingga kini, kepengurusan MPU Banda Aceh masih kosong. Kendati demikian, persoalan kekosongan pengurus MPU itu tetap diusahakan untuk diselesaikan. Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali yang dihubungi Serambi kemarin, mengatakan, awal Maret mendatang akan dilaksanakan mubes ulang.

“Kita kembali ke jalur awal lagi, melaksanakan mubes ulang. Karena sebenarnya di Banda Aceh semua pihak merekomendasi seperti itu. Saat ini kita awali lagi dari nol. Kita tidak melihat lagi polemik awal, karena sudah vakum hampir dua tahun,” kata ulama yang kerap disapa Abu Sibreh ini.

Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs H Zainal Arifin yang ditanyai Serambi, Rabu (27/2), mengatakan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim tak resmi untuk menyelesaikan polemik itu. Tim ini bertugas membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari jalan keluar.

“Solusi memang belum ada, tapi kita sudah bentuk tim, bukan tim resmi untuk kita coba komunikasikan dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan pengurus MPU ini bisa lahir kembali di Banda Aceh. Kita terus berupaya untuk menyelesaikan,” kata Zainal di ruang kerjanya Balai Kota.

Seharusnya, tambahnya, sebelum adanya pengukuhan ketua MPU baru, maka ketua lama masih bisa berkantor sampai adanya pengukuhan. Tapi, ketua lama tidak melanjutkan berkantor sehingga menjadi sebab terjadinya kevakuman pengurus MPU hingga saat ini.

“Kita telah menunjuk beberapa orang yang dekat dengan berbagai pihak untuk membangun komunikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ada satu pemahaman bersama. Kita juga terus berkomunikasi dengan MPU Aceh. Kita akan cari yang terbaik untuk ulama kita,” demikian Zainal.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved