62% Tanah Wakaf belum Bersertifikat  

Hingga akhir Desember 2018, hanya 38 persen atau sekira 2.586 persil tanah wakaf yang memiliki sertifikat di Kabupaten Bireuen

62% Tanah Wakaf  belum Bersertifikat   
Ilustrasi 

BIREUEN - Hingga akhir Desember 2018, hanya 38 persen atau sekira 2.586 persil tanah wakaf yang memiliki sertifikat di Kabupaten Bireuen. Sisanya sebanyak 4.214 persil atau sekira 62 persen lagi belum memiliki sertifikat sebagai tanah wakaf.

Informasi ini disampaikan Kepala Kankemenag Bireuen, Drs H Zulkifli Idris MPd, kepada Serambi, disela-sela pelatihan operator pendataan tanah wakaf dari tiga kabupaten/kota, yang bertempat di Aula Kankamenag Bireuen, Jumat (1/3).

Zulkifli yang didampingi stafnya Mulyadi merincikan, jumlah persil tanah wakaf di Bireuen yang sudah terdata melalui Kantor Urusan Agama (KUA) 17 kecamatan sebanyak 6.800 persil dengan luas seluruhnya 3.846,42 ha. Dari jumlah tersebut, yang sudah bersertifikat hanya 2.586 persil atau 38,03 persen, dengan luasan 267,96 ha. Sedangkan yang belum memiliki sertifikat sebanyak 4.214 persil dengan luas 3.578,46 ha.

Tanah yang belum bersertifikat umumnya diwakafkan oleh pemiliknya untuk mendirikan pesantren/dayah, masjid, atau musalla. Sebagian sudah memiliki akta ikrar wakaf. Sisanya hanya memiliki surat keterangan dari kepala desa. Disebutkan, terkait tanah wakaf yang ada bangunan di atasnya, tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab, hampir semua warga di desa itu mengetahui bahwa tanah itu sudah diwakafkan, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga akan muncul gugatan di kemudian hari.

“Tapi yang mengkhawatirkan adalah tanah wakaf yang kosong. Sebab, bisa jadi beberapa tahun mendatang akan muncul ahli waris yang mengaku tanah tersebut tidak pernah diwakafkan oleh orang tua mereka, sehingga berujung ke pengadilan,” ujarnya.

Pelatihan operator pendataan tanah wakaf ini diikuti para petugas dari seluruh KUA di Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara, ditambah petugas dari Binmas masing-masing Kankemenag. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Pertemuan satu hari penuh dibuka oleh Kepala Kankemenag Bireuen, Drs H Zulkifli Idris MPd dan dihadiri Kabid Penais Kanwil Kemenag Aceh, Drs Azhari.

Pelatihan bertujuan melakukan pendataan (data base) atau validasi data tanah wakaf di masing-masing kecamatan. Data tersebut nantinya diusulkan ke pemerintah pusat untuk dikeluarkan sertifikat melalui berbagai program pemerintah.

Kendala Administrasi
Persoalan administrasi menjadi salah satu kendala, sehingga tanah wakaf di Bireuen banyak yang belum memiliki sertifikat. “Namun, tahun ini menjadi fokus untuk pengurusan tanah wakaf yang belum memiliki alas hak wakaf,” kata KTU Kankemenag Bireuen, Drs H Mukhlis, Jumat (1/3). Disebutkan, pelatihan tenaga operator adalah langkah untuk mempercepat pendataan dan melengkapi syarat administrasi masing-masing tanah wakaf di setiap desa untuk diteruskan ke kecamatan.

Selain itu, bagi masyarakat yang sudah mewakafkan tanahnya, namun belum ada sertifikat, dapat mendatangi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), karena KUA juga sebagai pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPIW) di wilayahnya. Tahun ini, tambah Mukhlis, masalah pendataan tanah wakaf menjadi program utama. Begitupun, dirinya belum mengetahui berapa kuota yang diberikan untuk Bireuen.

Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat, kata Mukhlis, tergantung kelengkapan administrasi dan saksi. Selain itu juga soal surat asal usul tanah, tanah tidak dalam sengketa, dan ada saksi sekaligus keterangan dari perangkat desa. “Jika si pewakaf sudah meninggal dunia, perangkat desa atau orang yang mengetahui tanah tersebut telah diwakafkan, dapat diikrarkan kembali sehingga tidak bermasalah di kemudian hari,” tuturnya.(yus)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved