Panwas Bahas Laporan Pelanggaran Pemilu

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) sepanjang Kamis (28/2) membahas secara terperinci

Panwas Bahas Laporan Pelanggaran Pemilu
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Kantor Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil, di kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara 

MEUREUDU - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) sepanjang Kamis (28/2) membahas secara terperinci laporan pelanggaran pemilu yang diselenggarakan pada rapat kerja teknis (Rakernis) pemilu 2019. Rakernis teraebut dipusatkan dikantor Panwaslu yang diikuti puluhan anggota Panwaslih dari delapan kecamatan.

Dalam Rakernis ini pihak Panwaslu Pijay juga turut menghadirkan narasumber masing-masing, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pidie Jaya, Aulia SH, Kepala Sekretariat Panwaslu Pijay, Teuku Dian SE serta Koordiv Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu, Muzakkir SH MH.

Ketua Panwalu Pijay, Muzakkir SH MH, Jumat (1/3) mengatakan menghadapi berbagai tantangan terhadao pelaksanaan pemilu 2019 maka pihak Panwaslu kabupaten patut membekali seluruh anggota Panwas di delapan kecamatan dengan fokus utama penyelesaian laporan atau temuan pelanggaran serta berbagai sengketanya.

“Rakernis ini bertujuan untuk memantapkan teknis penanganan temuan dan laporan masyarakat mauoun para peserta pemilu yang musti ditangani oleh para pihak Panwaslih kecamatan,” sebutnya. Dengan terlaksananya acara rakernis tersebut diharapkan Panwaslih kecamatan bersama seluruh jajaran sekretariat dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran terlaksana secara profesional, efektif, serta berkepastian hukum.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 106 huruf b. Dikatakan, Panwaslih kecamatan memiliki wewenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan masing-masing serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, serta Pedoman dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran.

“Apabila terdapat pelanggaran pemilu yang kewenangan penyelesaiannya di tingkat kabupaten berdasarkan hasil kajian Panwaslih Kecamatan, maka diteruskan ke kabupaten untuk dilakukan penyelesaiann,”j elasnya.(c43)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved