Opini

Kusutnya Kekhususan Aceh

HADIRNYA Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai upaya proses percepatan

Kusutnya Kekhususan Aceh
SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Gabungan LSM dan mahasiswa serta pelajar yang menamakan diri Aliansi Rakyat Aceh (ARA) untuk UUPA berdemo di Kota Lhokseumawe 

Oleh Zulfata

HADIRNYA Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai upaya proses percepatan kesejahteraan dan kedamaian di Aceh telah berlangsung selama 13 tahun. Melalui UUPA, masyarakat Aceh telah disuguhi berbagai kebijakan khusus yang tak dimiliki oleh provinsi lainnya. Substansial UUPA memiliki empat keistimewaan dan 26 kekhususan Aceh dalam tatanan hukum di Indonesia.

Empat keistimewaan tersebut meliputi; penyelenggaraan agama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Dan 26 kekhususan Aceh, beberapa di antaranya meliputi pembentukan partai politik lokal (parlok), Lembaga Wali Nanggroe (LWN), bendera, lambang dan himne Aceh (Taqwaddin Husin, 2019).

Mencermati dasar hukum yang dimiliki Aceh menarik untuk direfleksikan dengan fakta sosial dan politik keacehan masa kini, dengan memunculkan pertanyaan yang mendasar; bagaimanakah komitmen pemerintahan Aceh dalam mengurus keistimewaan dan kekhususan Aceh tersebut? Apa yang diperoleh masyarakat setelah 13 tahun UUPA? Menolak keistimewaan dan kekhususan Aceh memang mustahil, tetapi keliru urus menyikapi keistimewaan adalah suatu keteledoran.

Rasionalnya, bila 13 tahun Aceh telah menikmati keistimewaan dan kekhususan tersebut, pantasnya Aceh telah mengalami beberapa kemajuan di bidang keistimewaan dan kekhususannya. Misalnya, bagaimana dengan potret polemik LWN, turunnya elektabilitas parlok, hingga rawannya politisasi terhadap kaum ulama dalam penentuan kebijakan daerah di Aceh. Gejala-gejala ini patut dijadikan sebagai landasan penyebutan bahwa keistimewaan dan kekhususan Aceh telah mengalami kekusutan dan penting untuk diselesaikan.

Ibarat benang yang kusut, ketika tidak mampu diuraikan dan disikapi dengan rasa lapang dada dan ketelitian, maka benang yang kusut tidak berguna dan membuat pemilik benang menjadi rugi. Demikian halnya dengan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh, bila tak bijak dalam menyikapinyanya, dapat dipastikan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat Aceh justru terhalang karena keistimewaan dan kekhususan daerahnya sendiri.

Terperangkap ‘politik ego’
Hal ini dapat saja terjadi karena beberapa kelompok oknum penguasa di Aceh terperangkap pada “politik ego” dan kerakusan mereka masing-masing, sehingga UUPA bukan digunakan sebagai misi mencapai kemakmuran rakyat, melainkan sebagai pemicu konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat ini seyogianya bukan saja mempertahankan klausul hukum yang terdapat dalam UUPA, tetapi bagaimana membumikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan situasi kekinian masyarakat Aceh.

Argumentasi kusutnya kekhususan Aceh sebagai tema besar artikel ini sejatinya bukanlah suatu hal tanpa alasannya yang jelas. Kejelasan ini dapat dirujuk pada fungsi dana otonomi khusus (otsus) yang hingga saat ini masih menjadikan Aceh sebagai provinsi yang termiskin di Sumatera. Terlepas ada wacana daya serap anggaran di Aceh belum efektif, namun berbagai faktor kemiskinan yang terjadi di Aceh merupakan serangkaian akibat dari suasana kekhususan Aceh benar mengalami kekusutan.

Munculnya wacana UUPA agar direvisi dari berbagai kalangan pakar hukum di Aceh bukan merupakan sikap penolakan kehadiran UUPA, melainkan upaya tawaran revisi tersebut merupakan bagian kecil dari upaya perawatan UUPA agar lebih tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Salah satu wacana revisi tersebut di antaranya terkait persoalan efisiensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, bendera dan himne Aceh.

Keliru menyikapi UUPA justru menciptakan konflik regulasi dalam penerapan politik dan hukum di Aceh. UUPA sejatinya sebagai proses percepatan mengejar ketertinggalan Aceh karena konflik dan tsunami justru menjadi persoalan baru di Aceh, sehingga proses pembangunan di Aceh menjadi tertatih-tatih. Tarik-tolak kepentingan politik justru diklaim atas nama UUPA. UUPA cenderung dijadikan tameng pembela kepentingan politik secara sepihak. Seolah-olah UUPA hanya milik dan diurus oleh sekelompok elite. Padahal UUPA adalah milik bersama dan mesti dijaga oleh seluruh masyarakat Aceh demi kesejahteraan bersama.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved