Pasok Pupuk Ilegal, Kades Wajib Lapor

Oknum Penghulu Kute atau kepala desa (kades) Meranti, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Dwp

Pasok Pupuk Ilegal, Kades Wajib Lapor
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIKkumpulkan para penghulu kute, tokoh masyarakat dan imum mukim se kecamatan Lawe Sigala-gala 

KUTACANE - Oknum Penghulu Kute atau kepala desa (kades) Meranti, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Dwp, dikenakan wajib lapor ke Mapolres Agara seminggu dua kali setelah memasok pupuk urea bersubsidi ke kawasan itu. Pupuk tersebut tergolong ilegal karena jatah Sumatera Utara justru dipasok ke wilayah Aceh Tenggara.

Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK MSi yang didampingi Kasat Reskrim, Iptu Kabri SH kepada Serambi, Senin (4/3), mengatakan, pemasok urea bersubsidi ilegal sebanyak 5 ton di Desa Meranti itu saat ini dikenakan wajib lapor ke Mapolres Agara, yakni pada Senin dan Kamis atau seminggu dua kali.

Menurut dia, kepada penyidik Dwp masih sangat tertutup alias bungkam memberikan informasi terkait pupuk urea bersubsidi yang dia beli di Medan untuk dipasok ke Agara. “Tidak mungkin dia lupa toko pupuk urea yang dia beli, apalagi urea bersubsidi itu dia beli dengan jumlah banyak, mencapai 100 sak alias 5 ton,” kata Kasat Reskrim. Namun, kata dia, yang berhasil diamankan polisi hanya 30 sak isi 50 kilogram. Sisanya telah diperjualbelikan kepada masyarakat.

Kata penyidik, sangat aneh jika terduga pelaku mengaku lupa dimana membeli pupuk tersebut. Boleh jadi yang bersangkutan berusaha menutupi jaringan yang lebih luas atas penyalahgunaan pupuk bersubsidi itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Agara mengamankan pupuk urea bersubsidi sebanyak 30 sak atau 1,5 ton di sebuah gudang Desa Meranti, Kecamatan Babul Rahmah, Aceh Tenggara, Kamis (21/2), sekira pukul 12.30 WIB. Kini pupuk urea bersubsidi ilegal tersebut diamankan di Mapolres beserta mobil colt diesel BK 9250 EL berplat kuning.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Serambi dari berbagai sumber, pupuk urea bersubsidi ilegal itu diamankan di sebuah gudang di Desa Meranti, Kecamatan Babul Rahmah, sebanyak 30 sak. Sebanyak 70 sak telah dijual dengan harga melebihi HET, Rp 150 ribu isi 50 kilogram.

Terkait hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M Saleh Selian, mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, sudah lima hari pupuk tersebut diamankan di Mapolres Agara bersama mobil colt diesel. “Ini ada apa kok sudah lima hari belum ada kejelasannya ke publik. Ini ada kejanggalan,” kata dia.

Sementara itu, Distributor Pupuk Urea PT Halim Jaya, Azhari, mengatakan, pihaknya memiliki dua kios pengencer di daerah itu, yakni di Desa Meranti dengan kios pengecer bernama Armaja Jaya dan Desa Rambung Tubung dengan kios pengecer bernama Alga Tani.

Menurut dia, pendistribusian pupuk urea bersubsidi itu sudah ada wilayah masing-masing dan harga jual eceran mencapai Rp 95.000/sak. Penyaluran pupuk urea bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Jadi, dengan adanya pasokan pupuk urea bersubsidi dari pihak lainnya, akan membuat mereka terganggu dalam penyaluran ke pihak yang membutuhkan.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved