DKP Aceh tak Tinggal Diam

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar mengatakan, pihaknya tidak berdiam

DKP Aceh tak Tinggal Diam
SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
Kadis DKP Aceh, Cut Yusminar, bersama staf sedang perlihatkan sotong tangkapan kapal nelayan Malaysia, yang sudah di tahan PSDKP di PPS Lampulo, Banda Aceh. 

* Proaktif Bebaskan 23 Nelayan Aceh Timur

BANDA ACEH - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Cut Yusminar mengatakan, pihaknya tidak berdiam diri terhadap kasus penangkapan 23 nelayan Aceh Timur oleh Angkatan Laut Myanmar pada 6 Februari 2019, dengan tuduhan masuk wilayah batas perairan dan melakukan illegal fishing.

“Pada Senin (4/3) lalu, kita sudah kontak Ibu Yusfitha Murthias selaku Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar untuk mengetahui kabar 23 nelayan kita yang ditangkap 6 Februari 2019 lalu,” kata Cut Yusminar kepada Serambi, Kamis (7/3), menanggapi tudingan anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaki yang sebelumnya menyatakan DKP Aceh terkesan diam terhadap penangkapan 23 orang nelayan Aceh Timur tersebut.

Menurut informasi dari Ibu Yusfitha Murthias, ucap Kelapa DKP, ke-23 nelayan Aceh Timur itu sekarang ini ditahan di Kantor Polisi Kawthoung, Provinsi Thanintharyi, berjarak 850 kilometer dari Yangon, Myanmar.

Pihak KBRI di Yangon telah meminta izin kepada pihak berwenang di Myanmar untuk menjenguk dan bertemu dengan ke-23 nelayan Aceh Timur tersebut. “Tapi sampai kini KBRI belum mendapat izin dari pihak Kementerian Dalam Negeri Myanmar. Ke-23 nelayan Aceh Timur itu ditangkap Angkatan Laut Myanmar karena diduga menangkap ikan di wilayah perairan Myanmar,” jelasnya.

Cut Yusminar menerangkan, pihaknya terus berupaya mengontak KBRI di Yangon, bahkan sudah minta bantu Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Luar Negeri di Jakarta, untuk melobi Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta supaya petugas KBRI di Yangon diberi akses bertemu dengan ke-23 nelayan Aceh Timur yang kini ditahan di Kantor Polisi Kawthong, Myanmar.

“Intinya, tidak ada kata diam untuk pengurusan upaya pembebasan 23 nelayan Aceh Timur. Bulan Nopember 2018 lalu misalnya, kasus serupa juga telah menimpa 16 orang nelayan Aceh Timur yang ditangkap Angkatan Laut Myanmar dengan dugaan tuduhan yang sama, yaitu menangkap ikan di wilayah perairan Myanmar. Namun setelah melalui proses pengurusan yang panjang antara Pemerintah RI dengan Myanmar, pada tanggal 26 Januari 2019, 14 orang nelayan Aceh Timur dikembalikan, satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan, kapten kapalnya tetap ditahan untuk menjalani proses hukum,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Kepala DKP ini menegaskan, pihaknya juga akan berusaha keras agar ke-23 nelayan Aceh Timur itu bisa segera dibebaskan dan dipulangkan ke Aceh. “Setidaknya, awak kapalnya bisa dibebaskan dan kapten kapalnya yang akan menjalani proses hukum di pengadilan Myanmar, seperti kasus penangkapan nelayan Aceh Timur sebelumnya,” tukas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda menambahkan, dalam kasus penangkapan nelayan Aceh di luar negeri atas dugaan pelanggaran batas wiayah perairan, solusinya bukan hanya pengurusan pembebasan awak kapalnya saja, tapi juga penyuluhan kepada nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Luar Negeri. Tujuannya supaya nelayan berhati-hati dalam menangkap ikan, sehingga tidak masuk ke wilayah teritorial perairan laut negara lain.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved