Sayid Fadhil PTUN-kan Plt Gubernur

Mantan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil MH, menggugat

kompas.com
Ilustrasi 

* Terkait Pencopotannya dari Kepala BPKS

BANDA ACEH - Mantan Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dr Sayid Fadhil MH, menggugat Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Wali Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar, masing-masing sebagai Anggota DKS.

Dalam gugatan yang sudah didaftar ke PTUN Banda Aceh, Jumat (8/3), penggugat meminta majelis hakim membatalkan Surat Keputusan (SK) bersama ketiga pejabat tersebut yang memberhentikannya dari Ketua BPKS, 16 Januari 2019 itu.

Kuasa hukum penggugat, Bahadur Satri SH, menyampaikan hal ini kepada wartawan kemarin sore, seusai mendaftar gugatan ini secara online atau melalui e-Court ke PTUN Banda Aceh yang terdaftar dengan Nomor 6/G/2019/PTUN-BNA. Bahadur menyebutkan SK bersama ketiga pejabat itu Nomor 515/39/2019, Nomor 800/14/2019, dan Nomor 13 tahun 2019.

“Selain SK bersama itu, penggugat juga menggugat SK Gubernur Aceh selaku Ketua DKS Nomor 515/40/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala BPKS atas nama Ir Razuardi MT,” kata Bahadur.

Menurut Bahadur, sejak menjabat Kepala BPKS, 21 Maret 2018, kliennya merasa tak pernah berbuat salah atau melanggar hukum menyangkut BPKS. Bahkan, faktanya realisasi kegiatan dan serapan anggaran 2018 yang telah penggugat jalankan mencapai 68,9% serta pemasukan untuk BPKS mencapai Rp 2,9 miliar atau 99% dari target Rp 3 miliar.

Penggugat merasa, jika memang dirinya bersalah, semestinya ada teguran I, II, dan III, baru bisa diberhentikan, bukan hanya satu kali teguran sepertidialaminya, kemudian diberhentikan.

Seperti diketahui, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) resmi memberhentikan Sayid Fadhil sebagai Ketua BPKS, dan sebagai gantinya, menunjuk Razuardi sebagai Pelaksana tugas Kepala BPKS.

Pemberhentian itu bedasarkan SK tertanggal 16 januari 2019, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, saudara Said Fadhil dari Kepala BPKS.

Said Fadhil mengaku tidak terima diberhentikan dari jabatan Kepala BPKS. Dia berjanji akan melawan secara habis-habisan dan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya melihat sesuatu yang aneh dan prihatin dengan keputusan gubernur ini. Apa di sampingnya tidak ada ahli hukum? Dia tahu nggak, seorang Plt tidak bisa menggantikan Kepala BPKS sebelum menjadi gubernur definitif,” kata jebolan Fakultas Hukum Unsyiah ini melalui telepon tadi malam.

Sayid juga menegaskan bahwa ia akan melakukan upaya hukum terhadap putusan pemberhentian tersebut, baik secara pidana maupun perdata. “Karena ini menyangkut hak, martabat, dan harkat diri saya. Di mana saya telah melakukan bersih-bersih di BPKS kok saya yang dibersihkan?” pungkasnya.

Plt tak Dibenarkan Teken SK Pemberhentian
Selain itu, Kuasa hukum penggugat, Bahadur Satri SH, juga menyampaikan, sesuai Permendagri, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Peraturan Menkumham, seorang pejabat berstatus Plt dan Plh, termasuk Plt Gubernur Aceh, tak dibenarkan secara hukum mengeluarkan atau meneken SK Pemberhentian pejabat pemerintah atau pejabat suatu badan Non-ASN/PNS, apalagi tanpa seizin mdenteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Selain meminta majelis hakim membatalkan SK bersama ketiga pejabat itu serta SK Pengangkatan Ir Razuardi, penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk mewajibkan tergugat mencabut kedua SK itu,” kata Bahadur mengutip isi gugatan tersebut.

Bahadur menambahkan seusai mendaftar gugatan itu ke PTUN kemarin, kini pihaknya tinggal menunggu pemanggilan oleh pihak PTUN Banda Aceh yang sekaligus pemanggilan terhadap pihak tergugat. Pemanggilan ini bukan untuk langsung disidangkan, melainkan kedua pihak harus menjalani proses dismissal atau pemeriksaan berkas oleh majelis hakimuntuk menentukan layak sidang atau tidak.(sal)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved