YARA: Penegak Hukum tak Bernyali

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Wilayah Barat Selatan menilai pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan

YARA: Penegak Hukum tak Bernyali
kompas.com
Ilustrasi 

* Terkait Desakan Pengusutan Pembangunan Irigasi

CALANG - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Wilayah Barat Selatan menilai pihak penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tidak memiliki keberanian dalam melakukan pengusutan proyek pembangunan irigasi dan saluran air yang ada di Aceh Jaya.

“Kami menilai kejaksaan dan kepolisian di Aceh Jaya kurang merespons terhadap dugaan penyelewengan beberapa proyek irigasi yang bersumber dari DOKA (dana otonomi khusus Aceh) di daerah tersebut,” tukas Koordinator YARA wilayah Barat Selatan Aceh, Hamdani kepada Serambi, Jumat (8/3).

Tudingan ini, bebernya, disebabkan tidak adanya tindakan atau respons dari penegak hukum terkait keluhan masyarakat yang sudah tayang pada media mengenai pembangunan irigasi dan saluran air yang rusak sebelum siap dikerjakan.

Apalagi, beber Hamdani, hal itu bukanlah kasus yang harus dilapor atau delik aduan, melainkan masuk dalam ranah pidana murni bahkan menjurus dugaan korupsi sehingga pihak kepolisian dan kejaksaan dapat langsung bertindak sesuai dengan informasi. “Makanya, aneh jika hingga saat ini tidak ada respons apa-apa dari penegak hukum, apa masih menunggu laporan dari masyarakat atau LSM,” tandasnya.

Untuk itu, YARA meminta Polda Aceh untuk turun tangan merespons beberapa dugaan pelanggaran terkait persoalan irigasi di Aceh Jaya. “Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, kita desak turun melihat permasalahan pembangunan irigasi yang ada di Aceh Jaya. Kita berharap agar penegak hukum bisa bersikap adil dalam kasus ini,” ucapnya.

Sikap dewan
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRK Aceh Jaya, Hasyimi Puteh meminta pihak penegak berwenang untuk bersikap proaktif dalam menyikapi permasalahan pembangunan irigasi yang dinilai asal jadi. “Kita berharap kepada pihak berwenang di Aceh Jaya untuk menelusuri semua bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemkab, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi,” jelasnya.

Ia juga mendesak inspektorat untuk bekerja ektra dalam melakukan pengawasan terhadap proyek pemerinth. “Sebelum ditangani penagk hukum, inspektorat wajib memanggil untuk melakukan evaluasi terkait pembangunan tersebut. Jadi, inspektorat harus bekerja ekstra,” ungkapnya.

Hasyimi mengaku, DPRK sendiri sudah beberapa kali menyampaikan hal tersebut kepada Pemkab Aceh Jaya. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban yang diberikan oleh pihak eksekutif. “Belum ada jawaban, mereka menyampaikan kemarin masih dalam masa pemeliharaan, sedangkan jika anggaran tahun 2018, masa pemeliharaannya sudah habis. Jadi, sesegera mungkin pemkab melakukan evaluasi, jika tidak digubris oleh pihak rekanan dan dinas, silakan melaporkan kepada pihak kepolisian,” pungkasnya.

Kapolres Irit Bicara
Sememtara itu, Kapolres Aceh Jaya, AKBP Eko Purwanto yang dimintai tanggapannya terkait hal ini tidak banyak memberikan komentar. Kepada Serambi, Jumat (8/3), Kapolres menyarankan untuk menanyakan hal tersebut kepada Kasat Reskrim. “Coba tanya Kasat Reskrim ada laporan atau belum,” jelasnya.

Saat diinformasikan kalau kasus tersebut tidak bersifat harus lapor, Eko Purwanto enggan berkomentar lebih jauh. “Iya (tidak bersifat lapor), ada segala macam,” tandasnya.

Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, Iptu Mahfud yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, hingga saat ini belum memberikan keterangan. Padahal, Serambi telah mengusahakan konfirmasi via telepon namun tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Serambi juga telah mendatangi Mapolres Aceh Jaya untuk menjumpai Kasat Reskrim, tapi Iptu Mahfud tidak berada di tempat.(c52)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved