Dewan Bahas Raqan Hutan Adat

Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) hutan adat

Dewan Bahas Raqan Hutan Adat
SERAMBINEW.COM/MUHAMMAD NAZAR
DPRK Pidie 

* Akan Segera Diserahkan Pekan Depan

SIGLI- Badan Legislasi (Banleg) DPRK Pidie menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) hutan adat di gedung DPRK, Jumat (8/3). Raqan tersebut akan dapat dijadikan sebagai payung hukum masyarakat dalam mengelola hutan adat tanpa perlu izin lagi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

RPDU tersebut dipimpin Wakil Ketua Banleg DPRK Pidie, Anwar Husen MAP, dengan peserta para camat, imum mukim dan unsur LSM. Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, Sabtu (9/3) mengatakan Banleg menggelar rapat dengan pendapat dengan imum mukim, camat, akademisi, LSM dan Bagian Hukum Setdakab Pidie terhadap perumusan raqan hutan adat.

Dia mengatakan sebelum disahkan raqan hutan adat menjadi qanun, maka perlu masukan dari peserta RPDU, karena Qanun Hutan adat akan dilaksanakan oleh pemkab. “Seusai kegiatan itu, agenda berikutnya perumusan dan pengesahan Raqan Hukum Adat menjadi qanun pada 19 atau 20 Maret 2019,” ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma menjelaskan saat ini Kabupaten Aceh Jaya dan Bireuen yang telah memiliki Qanun Hutan Adat. Qanun itu dibuat, agar ada kepastian hukum terhadap warga yang mengelola hutan adat, dimana warga bisa memanfaatkan hutan adat tanpa harus izin dari Pemprov Aceh.

Menurutnya, hutan adat dalam masyarakat adat dinamakan hutan negara. Namun, sekarang hutan adat, bukan lagi milik negara yang fungsi lindungnya harus tetap dijaga, termasuk hutan produktif. Di mana statusnya milik negara, tapi masyarakat sebagai pemilik hutan tersebut, karena hutan adat berada dalam wilayah masyarakat.

Disebutkan, sementara hutan mukim berada di dalam wilayah Kemukiman, yang nantinya akan dikeluarkan. “Saat lahirnya qanun, maka wewenang hutan adat menjadi tanggung jawab kabupaten, namun, tetap mengedepankan fungsi hutan tetap terjaga,” ujarnya.

Dia menyebutkan tiga wilayah mukim hutan adat di Pidie telah terealisasi yang merupakan hasil inisiasi warga, bahkan telah diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Dikatakan, luas area hutan adat yang telah diusulkan sekitar 18.000 hektare, yang tersebar di Beungga, Kecamatan Tangse, Kemukiman Kunyet dan Paloh, Kecamatan Padang Tiji.

“Pengakuan hutan adat tersebut telah memiliki SK bupati yang masih berlaku sebelum qanun disahkan oleh dewan,” jelasnya. Dia mengungkapkan respon Pemerintah Pusat terhadap hutan adat sangat lambat, dibandingkan keseriusan pemkab untuk mengelola hutan adat.

Menurutnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga belum melakukan verifikasi terhadap hutan lindung dan hutan produksi.Disinggung bagaimana jika hutan adat diserahkan kepada pihak lain, kata Zulfikar, keputusan tertinggi yang terkandung dalam qanun dilakukan melalui musyawarah mukim.

“Apakah kerja sama dengan pihak lain akan membawa manfaat atau mudarat dalam pengelolaan hutan adat. Jadi semuanya berpulang kepada hasil musyawarah tertinggi mukim,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved