Pansus Migas Rp 250 Juta

Dana perjalanan dinas panitia khusus (pansus) minyak dan gas (migas) DPRK Aceh Utara dalam APBK 2019

Pansus Migas Rp 250 Juta
ist
Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT 

LHOKSUKON – Dana perjalanan dinas panitia khusus (pansus) minyak dan gas (migas) DPRK Aceh Utara dalam APBK 2019 sebanyak Rp 250 juta mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Dikhawatirkan, kalau pansus yang dibentuk pada awal tahun 2019 hanya untuk mengejar anggaran saja.

Informasi yang diperoleh Serambi, awalnya pansus tersebut direncanakan dibentuk pada 2018 lalu. Namun, karena kondisi keuangan Aceh Utara saat itu sedang morat-marit, sehingga rencana pansus dibatalkan. Akan tetapi, pansus kembali dibentuk awal 2019 setelah dana perjalanan dinas tertampung dalam APBK 2019.

Dalam buku Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2019 pada halaman 592, tertulis belanja perjalanan dinas pansus migas 1 tahun x 250 juta. Dana tersebut hanya digunakan untuk anggota pansus saja yang berjumlah delapan orang.

Sedangkan dana perjalanan dalam daerah pansus LKPJ APBK Rp 101 juta untuk 45 anggota dewan. Artinya, dana perjalanan dinas pansus migas lebih besar dibandingkan LKPJ. “Kita melihat ini pemborosan anggaran daerah. Karena, sampai sekarang tidak jelas tujuan dibentuk dan kinerja pansus itu,” ungkap Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTak), Muslem Hamidi kepada Serambi kemarin.

Sebab, kata Muslem, hingga saat ini belum terlihat kepada publik apa yang sudah dilakukan pansus selama dua bulan lebih. “Kalau mereka menyebutkan persoalan kontrak migas, maka itu bukan wewenang dewan. Karena, hal itu sudah ada Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) dan Pemerintah Aceh,” katanya.

Kalau yang ingin ditelusuri terkait persoalan kerusakan jalan peninggalan ExxonMobil yang kini menjadi kewenangan Pertamina Hulu Energi (PHE), tidak perlu dibentuk migas dengan memboroskan anggaran Rp 250 juta. “Ini sangat rawan sekali, apalagi di tahun politik. Karena itu, kita berharap hasilnya harus jelas,” ujar Muslem.

Sementara Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Utara, Abubakar kepada Serambi secara tertulis menyampaikan, anggota dewan yang menjadi pansus harus benar punya kapasitas artinya mempunyai keahlian, supaya tidak ditipu perusahaan. Selain itu, diharapkan mampu menelusuri sehingga mengetahui dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).

“Pembentukan pansus yang menelan biaya Rp 250 juta jangan hanya menjadi akting di awal tahun untuk memperoleh biaya kerja, tapi untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ini menjadi tolak ukur layak tidaknya mereka untuk mewakili rakyat Aceh Utara,” pungkas alumni Sekolah Demokrasi Aceh Utara.

Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT menyebutkan, Pansus Migas dibentuk dengan dengan masa kerja selama enam bulan mulai 5 Januari 2019 atas munculnya berbagai persoalan. Misalnya, jalan rusak, soal lingkungan dan lahan milik PHE yang sudah menjadi hutan. Kemudian persoalan saluran irigasi warga, dan hak daerah untuk mendapatkan 10 persen.

“Dana perjalanan dinas Rp 250 juta bukan untuk pansus migas saja, tapi juga pansus LKPJ dan pansus lainnya,” katanya. Pihaknya sudah turun ke enam kecamatan di seputaran PHE untuk mengadakan pertemuan dengan warga. Lalu, pada 12 Maret akan mengadakan pertemuan dengan anggota DPR RI dan juga pakar migas untuk mendapatkan informasi.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved