Jumlah Murid tak Bisa Baca Berkurang

Jika sebelumnya 30 persen murid kelas VI SD dan pelajar kelas 1 SMP kurang lancar membaca di Kabupaten Pidie

Jumlah Murid tak Bisa Baca Berkurang
IST
IDHAMI, Kadisdik Pidie

* Hasil Evaluasi Disdik

SIGLI - Jika sebelumnya 30 persen murid kelas VI SD dan pelajar kelas 1 SMP kurang lancar membaca di Kabupaten Pidie, kini terus berkurang jumlahnya. Data ini diperoleh setelah Dinas Pendidikan (Disdik) Pidie melakukan evaluasi pada awal Maret 2019.

Kepala Dinas Pendidikan Pidie, H Idhami SSos MSi melalui Kepala Bidang SD Disdik Pidie, Ibnu Abbas SPd MA kepada Serambi, Minggu (10/3), mengatakan, setelah ada pemberitaan bahwa sejumlah siswa kelas VI SD dan kelas 1 SMP kurang lancar membaca di Pidie pihaknya terus melakukan evaluasi dan pembenahan.

Hasil pendataan kala itu, ratusan siswa kelas 1 SMP dan murid kelas VI SD kurang lancar membaca. Jumlah SD se-Kabupaten Pidie mencapai 278 titik dan SMP 62 buah. Mereka yang kurang lancar membaca umumnya yang berada di daerah pinggiran. Namun, meskipun tak bisa membaca, mereka bisa lulus SD untuk masuk SMP, sehingga ‘penyakit’ kurang lancar membaca ikut dibawa ke jenjang SMP.

Dikatakan, setelah terungkap data tersebut, Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran agar sekolah memberikan pelajaran khusus kepada pelajar yang kurang mampu membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Pelajar yang kurang mampu dalam calistung harus diberi jam khusus, apalagi dalam menghadapi ujian naik kelas.

Disebutkan, surat dengan nomor 421/382/2019 tertanggal 6 Februari 2019, tentang membaca, menulis, dan menghitung bagi pelajar sudah dikirim ke semua sekolah SD dan SMP di Pidie.

Pihak Disdik meminta para guru, termasuk kepala sekolah memberi pelajaran khusus bagi murid yang belum bisa membaca, menulis, dan menghitung.

“Satu jam pertama untuk murid ini, dipisahkan dari anak lainnya, lalu diberi pelajaran khusus di ruangan pustaka atau ruangan lain,” terang Ibnu.

Saat ini pihak Disdik juga sedang mendata anak sekolah, mulai dari anak normal, anak lambat (dileksia), anak berkebutuhan khusus (ABK) atau iklusi.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku prihatin dengan kondisi pelajar yang belum bisa membaca, padahal sudah duduk di bangku kelas VI SD atau bahkan SMP. Keprihatinan itu disampaikan oleh Laisani MSi, mantan Kadis Pendidikan Pidie dan Kadis Pendidikan Aceh, serta Zainal Abidin Suarja, Ketua Lembaga Riset Natural Aceh.

Laisani mengatakan, pendidikan awal anak dari nol secara formal seharusnya disiplin. “Bisa membaca, menulis, berhitung dari tingkat awal, sedangkan di SMP pendalaman arah ke mana lanjutan harus memilih, kejuruan atau agama,” katanya.

Dia mencontohkan KKM 75, maka daya serap kurikulum minimal 75 persen, tetapi guru harus 80 persen. Dia mengatakan, sebelumnya ada pendidikan khusus dan layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus. “Memang lebih besar anggaran anak berkebutuhan khusus. Jadi perlu adanya pengelompokan anak jenjang SD, yang berkebutuhan khusus atau normal,” katanya.

Sedangkan Ketua Lembaga Riset Natural Aceh, Zainal Abidin Suarja, mengatakan, para pendidik tidak boleh terpaku dengan satu metode, tapi bersinergi dengan pihak lain. “Di daerah lain ada Kapolsek, ada Danramil membantu mengajar, jika sekolah kurang guru,” katanya.

Apalagi, sebutnya, di Pidie banyak komunitas organisasi mahasiswa yang aktif. “Banyak solusi bisa dijalankan. Kita berharap masalah ini tidak menjadi puncak gunung es yang timbul ke permukaan,” kata Ketua Lembaga Riset Natural Aceh itu.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved