Proyek PKS Abdya Masih Terhenti

Proyek pembangunan Gedung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Gampong Lhok Gayo

Proyek PKS Abdya Masih Terhenti
Perusahan pabrik kelapa sawit belum bangun tangki penampungan CPO di terminal CPO Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil 

* Proses Pengalihan Aset Sudah Setahun Lebih di Pemprov

BLANGPIDIE - Proyek pembangunan Gedung Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aceh Barat Daya (Abdya) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot atau kawasan Jalan 30 Kecamatan Babahrot, Abdya yang sudah terhenti pembangunan sejak 2011 hingga kini pembangunan itu juga belum berjalan. Pasalnya, usulan pengalihan aset gedung yang dulunya dibangun Pemprov Aceh agar menjadi milik Pemkab Abdya sudah setahun lebih masih proses di Pemprov Aceh.

Seperti diketahui akibat pengalihan aset provinsi yang tidak kunjung tuntas itu mengakibatkan pembangunan lanjutan pabrik CPO (Crude Palm Oil) itu terbengkalai. Padahal, PKS tersebut merupakan kebutuhan mendasar ribuan petani sawit di Abdya.

Pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdya Periode 2007-2012. PKS itu dibangun di atas lahan seluas 26 hektare (ha) milik Pemkab Abdya, namun biaya pembangunan dari APBA sumber dana otonomi khusus (Otsus) 2010 senilai Rp 30 miliar melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh saat itu. Pembangunan itu terhenti sejak 2011, setelah pelaksana proyek baru merampungkan pembangunan gedung lokasi mesin, perumahan direksi, perumahan karyawan, pagar beton keliling, serta membangun jalan ke lokasi. Jika Pemkab Abdya ingin melanjutkan pembangunan proyek itu, maka terlebih dahulu harus dialihkan aset Pemprov Aceh berupa bangunan ini kepada Pemkab Abdya.

Setelah terpilih kembali sebagai Bupati Abdya Periode 2017-2022, Akmal Ibrahim bertekad menuntaskan pembangunan PKS tersebut, sehingga Pemkab Abdya mengusulkan pengalihan aset PKS tersebut pada Februari 2018. Namun, hingga memasuki Maret 2019 ini atau sudah lebih satu tahun, proses administrasi usulan ini masih di Pemprov Aceh.

Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya, Mussawir SSos Msi, yang dihubungi Serambi, Minggu (10/3), mengakui sudah setahun lebih usulan pengalihan aset bangunan/gedung PKS Abdya itu diajukan ke Pemprov Aceh. “Proses administrasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sudah selesai. Sekarang dalam proses di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA),” katanya.

Mussawir menjelaskan setelah proses administrasi selesai di BPKA, Gubernur Aceh, akan meminta persetujuan DPRA. Jika DPRA setuju aset provinsi tersebut dialihkan, maka Gubernur Aceh akan menandatangani akta hibah gedung/bangunan PKS ke Pemkab Abdya. Cuma saja, Pemkab Abdya hingga sekarang belum mendapat kepastian tuntasnya proses administrasi pengalihan aset PKS tersebut.

Sebelumnya, Bupati Abdya, Akmal Ibrahim pernah mengatakan, jika pengalihan aset tuntas secara administrasi, Pemkab Abdya segera melanjutkan pembangunan PKS yang pengelolaannya nanti diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK).

Sementara Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, ketika ditanyai Serambi dua hari lalu menjelaskan bahwa Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, ketika dalam perjalanan menuju Aceh Singkil, 5 Maret 2019 singgah di Pendapa Bupati Abdya. Ketika itu, Bupati Akmal kembali menyinggung soal usulan pengalihan aset PKS yang belum selesai diproses di provinsi, kemudian meminta pertimbangan Plt Gubernur untuk mempercepat proses adminitrasinya sehingga pembangunan lanjutan bisa dilaksanakan.

Plt Gubernur Nova Iriansyah saat itu juga meminta dinas terkait untuk mempercepat proses administrasi pengalihan aset PKS tersebut. “Tentu, kita mengharapkan proses administrasi pengalihan aset provinsi tersebut segera tuntas,” harap Wabup.

Terkait program pembangunan lanjutan PKS di Gampong Lhok Gayo, Pemkab Abdya sudah mengusulkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyertaan Modal Daerah Rp 25 miliar ke DPRK Abdya. Pengelolaan modal daerah tersebut nantinya diserahkan kepada BUMK setempat.

Ragan penyertaan modal daerah tersebut diusulkan ke DPRK Abdya sekitar satu tahun lalu (2018), namun hingga sekarang belum dibahas DPRK dikarenakan masih menunggu tuntas proses administrasi pengalihan aset bagunan PKS dari provinsi.

Ketua Banleg DPRK Abdya, Iskandar dihubungi, Minggu (10/3), menjelaskan DPRK Abdya bukannya tidak bersedia membahas Raqan Tentang Penyertaan Modal Daerah untuk pembangunan lanjutan PKS sebagaimana telah diajukan Pemkab Abdya.

Tapi, DPRK berpendapat bahwa sebelum raqan itu dibahas DPRK, maka harus ada kejelasan secara adiministrasi bahwa bangunan PKS sudah menjadi aset Pemkab Abdya. Sebab, menurut Iskandar, bangunan PKS tersebut masih status aset Provinsi Aceh, sehingga pembangunan lanjutan tidak mungkin dilaksanakan Pemkab Abdya.

Politisi Partai Aceh (PA) dari Kecamatan Babahrot ini menyarankan Pemkab Abdya agar lebih pro aktif ‘jemput bola’ ke provinsi sehingga proses pengalihan aset tersebut bisa segera selesai. (nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved