Kejari Serahkan Damkar Sitaan

Mobil pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp 16,8 miliar dari penawaran Rp 17,5 miliar

Kejari Serahkan Damkar Sitaan
Serambinews.com/M Anshar
Petugas pemadam kebakaran melakukan uji coba satu unit mobil pemadam kebakaran modern usai dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) di Kantor Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Senin (11/3/2019). Mobil damkar moderen seharga Rp 17.5 miliar hasil sitaan kasus korupsi itu dikembalikan untuk dikelola oleh dinas damkar setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1516 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 November 2018. 

* Untuk Dikelola Dinas Pemadam

BANDA ACEH - Mobil pemadam kebakaran (damkar) modern seharga Rp 16,8 miliar dari penawaran Rp 17,5 miliar yang selama ini dalam penyitaan kejaksaan sebagai barang bukti kasus korupsi, mulai Senin (11/3), sudah dikelola Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh sebagai armada operasional.

Pengelolaan mobil damkar itu setelah diserahkan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, Iskandar SH kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh, Fadhil SSos MM dan selanjutnya BPBD meyerahkan ke Kepala Dinas Damkar setempat, Muhammad Nurdin SSos.

Prosesi pengembalian damkar itu berlangsung di Kantor Damkar Banda Aceh, Jalan Soekarno-Hatta, Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru. Kejari mengembalikan damkar tersebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1516 K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 November 2018.

Dalam kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar itu, menyeret empat nama yang semuanya sudah dihukum penjara. Mereka adalah Komisaris Utama dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana yang tak lain ibu dan anak, Ratziati Yusri dan Dheni Okta Priadi.

Selanjutnya, Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, Syahrial dan Siti Maryami, selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA). Kasus itu sendiri terjadi pada tahun 2014.

Kasi Pidsus Kejari Banda Aceh, Iskandar mengatakan, penyerahan damkar itu dilakukan agar bisa digunakan dan dikelola oleh Dinas Damkar ketika terjadi musibah. “Kini sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh,” katanya.

Dijelaskan damkar tersebut kini sudah menjadi milik Pemerintah Kota Banda Aceh. Jika terjadi kebakaran, maka dinas terkait tidak perlu lagi meminta izin penggunaannya seperti yang dilakukan selama ini, di saat dalam proses penyitaan sebelum adanya putusan inkrah pengadilan.

“Kita berharap mobil pemadam ini bisa berguna untuk masyarakat Banda Aceh. Mudah-mudahan, ketika terjadi kebakaran dinas terkait bisa menggunakan mobil itu sebagaimana mestinya, sehingga memberi manfaat buat masyarakat Banda Aceh,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Muhammad Nurdin mengatakan, pihaknya akan menggunakan mobil damkar itu dengan optimal ketika terjadi musibah. Menurutnya, damkar yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh itu termasuk yang canggih.

“Alhamdulillah, damkar ini akan kita gunakan secara optimal untuk penanganan kebakaran gedung di atas 3 lantai. Kenderaan ini secara efektif bisa kita gunakan. Malah ini yang paling canggih, kalau mobil biasa tekanan airnya hanya 5-10 bar, kalau damkar ini 5-30 bar,” katanya.

Nurdin menyampaikan, saat ini pihaknya hanya memiliki 13 unit armada kebakaran. Sarana dan prasarana tersebut, kata Nurdin, belum sepenuhnya lengkap, akan tetapi sudah mampu mengatasi peristiwa kebakaran yang terjadi di sekitar Banda Aceh.

“Kita masih membutuhkan armada ukuran kecil untuk kawasan pemukiman. Saat ini baru ada satu unit, kita masih butuh beberapa unit lagi. Alhamdulillah tahun ini kita ada penggadaan satu unit mobil pemadam ukuran kecil untuk kawasan pemukiman,” ujar dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved