KIP Biayai Kampanye di Media

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan membiayai dana kampanye peserta Pemilu di media

KIP Biayai Kampanye di Media
Akmal Abzal 

* Khusus untuk DPD RI dan DPRA dari Parlok

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akan membiayai dana kampanye peserta Pemilu di media selama 21 hari, mulai dari 24 Maret-14 April 2019. Pembiyaan itu hanya untuk calon anggota DPD RI asal Aceh dan calon anggota DPRA dari empat partai politik lokal (parlok).

Demikian disampaikan Komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal, pada acara sosialisasi pengawasan pelaksanaan kampanye bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Hotel Oasis, Banda Aceh, Selasa (12/3). Kegiatan itu dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh. “Pada 24 Maret 2019 kami akan menanyangkan iklan kampanye calon DPD dan parpol,” katanya.

Dalam acara tersebut juga menghadirkan tiga pembicara lainnya yaitu dua anggota Panwaslih Aceh, Marini dan Fahrul Rizha Yusuf serta Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Muhammad Hamzah.

Akmal menyampaikan bahwa pembiayaan itu hanya untuk penayangan iklan di media cetak, televisi, radio, dan media daring atau online. Sedangkan untuk biaya pembuatan desain iklan, KIP tidak menanggungnya. “Biaya desain ditanggung sendiri oleh peserta Pemilu,” ujar dia.

Kepada masing-masing peserta Pemilu, ungkap Akmal, KIP telah mengirim surat untuk meminta mempersiapkan desain iklan yang akan ditayangkan. Pihaknya menunggu desain iklan tersebut hingga tanggal 18 Maret mendatang. “Karena naiknya (tayangnya) serentak, kalau tidak ada (diberikan desainnya) ya tidak ada,” tegas dia.

Karena itu, Akmal meminta semua peserta Pemilu untuk bekerja sama dengan pihaknya agar tahapan Pemilu berjalan dengan baik. Pihaknya memberikan porsi yang sama kepada semua peserta pemilu sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bahkan pihaknya berulang kali mengingatkan.

Dalam kesempatan itu, Komisioner Panwaslih Aceh, Marini, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun lembaga survei Pemilu yang mendaftar kepada pihaknya. Untuk saat ini hanya ada satu lembaga pemantau yang melapor yaitu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Marini mengatakan bagi lembaga survei atau lembaga pemantau yang akan melakukan penjajakan hasil Pemilu di Aceh, masih ada waktu untuk mendaftar kepada penyelenggara pemilu. Mereka harus mendaftar paling telat 30 hari sebelum hari H yaitu 17 April 2019.

Marini mengungkapkan, bagi lembaga survei yang tidak mendaftar tidak bisa mengeluarkan hasil surveinya. Sementara bagi yang sudah mendaftar, dilarang mengeluarkan hasil penjajakannya pada minggu tenang sebelum selesai dilakukan perhitungan perolehan suara.

“Jangan sampai di minggu tenang lembaga survei melakukan penjajakan dan membuat berita hasil survei, itu pelanggaran. Mereka baru bisa mengumumkan hasil penjajakannya terkait hasil Pemilu setelah selesai dilaksanakan perhitungan suara di TPS-TPS,” jelas Marini.

Jika ada lembaga survei yang melakukan peritungan cepat mendahului penyelenggara, bisa dikenakan sanksi pidana berupa denda Rp 18 juta dan penjara 1 tahun 6 bulan sebagaimana disebut dalam Pasal 540 Undnag-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved