Breaking News:

Opini

Penghapusan Istilah

SAYA tak punya cukup pengetahuan untuk menjelaskan kapan pertama kali istilah cuak digunakan orang Aceh

Editor: bakri
Penghapusan Istilah
NASKAH sumpah Wali Nanggroe Aceh Ke-9, Malik Mahmud Al-Haytar dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. SERAMBI/ANSARI HASYIM

Oleh Bisma Yadhi Putra

SAYA tak punya cukup pengetahuan untuk menjelaskan kapan pertama kali istilah cuak digunakan orang Aceh, termasuk asal-usulnya; apakah ia bahasa Aceh asli, istilah dari bahasa Melayu, bahasa Turki, atau jangan-jangan diambil dari nama seseorang yang pernah berkhianat (seperti quisling [pengkhianat] dalam vokabuler bahasa Norwegia yang berasal dari nama Vidkun Quisling, pemimpin Norwegia yang berkolaborasi dengan Jerman saat Perang Dunia II).

Yang pasti istilah itu sudah dipakai dalam waktu yang tidak sebentar. Dulu saya berpikir cuak pertama kali muncul dalam konflik GAM-RI. Kemudian saya diberitahu bahwa penggunaan istilah itu sudah ada di masa Perang Cumbok. Tapi di kemudian hari dalam Atjeh-nya Zentgraaf, saya mendapati istilah cuak ternyata sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Aceh melawan Belanda.

Bisa jadi umur istilah cuak lebih tua dari riwayat di atas. Barangkali ia sudah ada sebelum orang Aceh tertua saat ini lahir. Mungkin juga ia sudah terlibat di perang-perang yang berusia lebih tua. Dan semakin menua karena penggunaannya masih ada sampai hari ini.

Tetapi cuak ternyata bukan cuma dipakai untuk menyebut orang yang berkhianat dalam perang. Ia dipakai sembarang dalam narasi konflik yang lebih luas atau dalam berbagai konteks serta kepentingan. Ada siswa yang dipanggil cuak, karena dia memberitahu guru bahwa kawan-kawannya kemarin cabut sekolah. Ketika Irwandi Yusuf ditangkap KPK, beberapa pendukungnya menyebut seorang bawahan Irwandi sebagai cuak. Sementara dulu para uleebalang dicap cuak karena bersekutu dengan penjajah.

Meski sebuah kata punya makna yang sama dengan (sejumlah) kata lainnya, kemampuan dalam memberi dampak terhadap perasaan orang tidak pernah sama. Kekuatan kata-kata yang bermakna sama, bisa jadi berbeda-beda. Orang Aceh akan lebih merasa jijik memandang orang yang dicap cuak, ketimbang dengan mereka yang dimaki dengan istilah “pengkhianat”. Akan lebih sakit ketika oleh khalayak dipanggil cuak. Akan beda rasanya dimaki orang banyak dengan cuak paleh ketimbang “pengkhianat” paleh. Maka untuk memberi rasa sakit yang lebih besar kepada orang-orang yang berkhianat, cuak yang lebih suka dipakai.

Dampak-dampak yang diderita oleh mereka yang diidentitaskan cuak pun bisa bertahan lama. Ada yang lantas dibunuh, diusir dari kampung, hingga anak kandung mereka harus hidup dengan beban sosial yang terkandung dalam predikat aneuk cuak. Siapa saja yang menjadi cuak akan dipandang nista. Apa pun persoalan yang melatarbelakangi mereka menjadi cuak. Baik karena takut dibunuh, diancam akan diperkosa kalau tidak memberi informasi, atau faktor lainnya, orang-orang tidak mau tahu. Pokoknya tetap akan dipandang begitu.

Memandang pemberian stigma cuak yang masih berlaku sampai hari ini dapat mengganggu rekonsiliasi pascakonflik, Teuku Kemal Fasya merekomendasikan agar penggunaan istilah tersebut dihapus. Rekomendasi itu disampaikan dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Aceh pada 29 Oktober 2018 lalu.

Akan tetapi memahami betapa terikatnya istilah itu dengan cara peluapan amarah orang Aceh terhadap pengkhianat tentu membuat kita bertanya: apakah usulan Teuku Kemal Fasya itu akan bisa diwujudkan? Begitu pula pertanyaannya atas usulan NU untuk menghilangkan penyebutan “kafir” terhadap warga Indonesia yang bukan pemeluk agama Islam.

Saya tak akan masuk ke perdebatan tepat-keliru atau baik-buruk usulan penghapusan istilah. Apa yang ingin saya diskusikan adalah aspek politis-ideologis dalam usulan seperti itu. Kemudian soal bisa-tidaknya istilah yang sudah lama dipakai oleh masyarakat bisa dihilangkan, terutama terhadap istilah yang difungsikan untuk mengafirmasi perbedaan keyakinan, identitas sosial, dan keberpihakan politik.

Destruksi-konstruksi
Usulan penghapusan istilah tidak bertujuan untuk menghentikan penggunaan istilah yang dimaksud. Di dalamnya ada pembicaraan yang lebih besar, yang melampaui persoalan leksikal. Penghapusan istilah hanyalah sarana untuk membangun sesuatu yang besar/penting/substansial, yang dipandang kamilmukamil oleh pengusulnya.

Maka usulan penghentian penggunaan istilah tidak pernah tak ideologis-politis, sebab tujuan pemrasarannya ingin mendestruksi “ini” untuk mengonstruksi “itu”. Baik dalam konteks rekonsiliasi, pembangunan konsensus, edukasi, integrasi wilayah, revitalisasi kebudayaan, penguatan religiositas, dan lain-lain.

Seorang ibu melarang anaknya memakai “woi” ketika memanggil temannya. Anaknya diharuskan membuat pemanggilan dengan menggunakan nama saja. Substitusi ini berada dalam konteks edukasi, atau yang lebih dikenal umum dengan “pendidikan karakter”. Dalam kasus ini, yang didestruksi adalah kebiasaan tidak baik dan yang dikonstruksi adalah kesopanan dalam bertutur sehari-hari.

Lantaran istilah “lonte” dan “pelacur” dinilai kasar/vulgar, dibikinlah satu eufemisme: wanita tunasusila (WTS). Tetapi di kemudian hari, penyebutan itu pun dirasa tidak adil karena pelaku prostitusi bukan cuma wanita. Maka dikenallah sebutan pekerja seks komersial (PSK). Kasus ini menunjukkan penggunaan istilah baru di ruang sosial bisa dilakukan, meski faktanya tidak mungkin istilah atau sebutan sebelumnya yang dianggap tidak pas bisa betul-betul dilenyapkan. Dalam contoh lain, sudah tak terhitung banyaknya imbauan agar memakai “kemaluan” untuk menghindari penggunaan istilah “vagina” dan “penis”. Tetapi tetap ada yang memakainya baik verbal maupun nonverbal di ruang sosial.

Penerapan hukuman atas penggunaan istilah tertentu pun hanya mampu menekan keseringan penggunaannya. Tidak menghilangkan secara keseluruhan. Itulah yang disebut disensus. Dan itu lumrah terjadi. Selalu akan ada disensus itu dalam penerapan hal-hal yang ideologis-politis. Sebagaimana disensus yang terjadi setelah NU mengusulkan penghentian pemakaian istilah “kafir”.

Tetapi fakta lain juga menunjukkan bahwa jangankan satu istilah, satu bahasa pun bisa lenyap atau tidak ada lagi penggunanya. Ada cukup banyak bahasa yang sudah punah. Beberapa dari sekian banyak cerita sedih mengenai punahnya bahasa bisa kita baca di Dunia Hingga Kemarin (2015), halaman 500-504. Di situ Jared Diamond memberitahu, ada beberapa penyebab yang dapat menghapus bahasa.

Cara tercepat dengan membunuh penutur-penuturnya, sebagaimana kasus “orang-orang kulit putih California melenyapkan bahasa orang Indian `liar’ terakhir di Amerika Serikat ... dalam serangkaian pembantaian antara 1853 dan 1879". Lenyapnya bahasa juga bisa terjadi akibat epidemi yang membunuh sebagian besar penutur bahasa tersebut. Mobilitas penduduk dan “pernikahan campur” juga bisa memusnahkan bahasa. Nah!

* Bisma Yadhi Putra, esais dari Gampong Panggoi, Lhokseumawe. E-mail: bisma.ypolitik@gmail.com

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved