Haram Mendenda Siswa

Menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar

Haram Mendenda Siswa
ist
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali. 

* Fatwa MPU Aceh Terkait Sanksi Finansial

BANDA ACEH - Menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar suatu aturan merupakan hal yang lazim terjadi, termasuk bagi peserta didik/siswa pada lembaga atau institusi pendidikan di Aceh. Namun, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui fatwa terbarunya menetapkan bahwa penerapan sanksi finansial atau hukuman berupa materiel bagi peserta didik adalah haram.

Hal itu tertuang dalam Fatwa MPU Aceh tentang Sanksi Finansial (Uqubah Maliyah) bagi Peserta Didik dalam Perspektif Fikih. Berdasarkan Sidang Paripurna II Tahun 2019 MPU Aceh yang digelar 12-14 Maret 2019 di Aula MPU Aceh tersebut, difatwakan pula bahwa penerapan sanksi yang bersifat mendidik untuk pengembangan pengetahuan dan penegakan disiplin kepada peserta didik dibolehkan (mubah) atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian diungkapkan Koordinator Tim Perumus Fatwa yang juga Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali kepada Serambi, Kamis (14/3) seusai penutupan Sidang Paripurna yang dihadiri sejumlah pakar pendidikan dan fikih itu. Selain Lem Faisal sebagai Koordinator, Tim Perumus Fatwa diketuai Dr Tgk H Abdullah Sani MA, Sekretaris Dr Tgk HA Gani Isa SH MAg, dan beranggotakan empat ulama, yaitu Tgk Abu Yazid Al-Yusufi, Tgk H Helmi Imran SHI MA, Tgk H Muhammad Hatta Lc MEd, dan Prof Dr Tgk H Azman Ismail MA.

Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini menyatakan, maraknya laporan masyarakat terkait sanksi finansial bagi siswa di berbagai sekolah di Aceh menjadi dasar MPU untuk mengkaji dan mendalami persoalan itu hingga akhirnya mengeluarkan fatwa tersebut.

“Sanksi finansial berupa keharusan membayar sejumlah uang atau membelikan suatu barang atas ketidakdisiplinan siswa seperti karena kamarnya acak-acakan, terlambat sekolah, telat shalat berjamaah, dan lain-lain, itu hukumnya haram,” kata Lem Faisal.

Dia rincikan, sanksi yang diberikan itu bukan atas dasar pengrusakan atau menghilangkan fasilitas sekolah, karena itu tergolong ke dalam penggantian atas barang yang dirusak atau dihilangkan.

Dari hasil kajian selama tiga hari tersebut, lanjutnya, MPU dengan segala referensi baik dari ulama terdahulu maupun undang-undang sepakat bahwa tidak ada kewajiban memberikan sanksi kepada siswa. Namun, ada pembenaran untuk memberi sanksi kepada siswa demi keadaban dan pembelajaran bagi siswa tersebut. “Sanksi bagi siswa dalam undang-undang berbentuk norma-norma umum dan tidak spesifik, sehingga bisa diinterpretasi dengan cara berbeda oleh setiap sekolah dan timbullah bermacam kejadian seperti selama ini,” ujar Lem Faisal.

Pemberlakuan sanksi finansial bagi siswa, katanya, hanya akan membebani orang tua siswa itu terlebih dari keluarga miskin. Maka dari itu, sanksi seharusnya diarahkan kepada hal yang meningkatkan kapasitas peserta didik, tidak memberatkan dia, dan diikat dengan kesepakatan antara wali peserta didik dengan pihak sekolah. “Sanksi terkait kedisiplinan siswa semestinya bisa dilakukan dengan menghafal surah pendek Alquran, membersihkan lapangan, menyapu, mencuci piring, dan hal yang bersifat edukatif lainnya,” kata dia.

Lem Faisal juga mengungkapkan bahwa penerapan sanksi finansial di Aceh sudah sering dijumpai baik di sekolah umum maupun berasrama (boarding), termasuk pesantren modern. Berbeda dengan pesantren salafiah, Wakil Ketua MPU ini yakin bahwa praktik tersebut tidak dijumpai karena mereka dinilai lebih paham terkait sanksi-sanksi dalam Islam. “Di pesantren salafiah, bentuk sanksi kepada santri seperti ambil pasir ke sungai, gotong royong, dan bersihkan parit. Tidak ada sanksi finansial,” ujarnya tersenyum.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved