Pemko Luncurkan Buku Analisis Belanja Publik

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (15/3), me-launching buku ‘Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pemko Luncurkan Buku  Analisis Belanja Publik
KOMPAS.COM
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, Jumat (15/3), me-launching buku ‘Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banda Aceh’. Peluncuran buku tersebut berlangsung di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota, Zainal Arifin, Kepala Bappeda, Azhari serta sejumlah SKPK lainnya. Hadir juga Kepala Unit Advokasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Arif, Sekretaris Eksekutif Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Aceh, Hasrah dan beserta jajarannya.

Aminullah mengatakan, di Indonesia pemerintah telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di pusat dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di provinsi serta kabupaten/kota. Tujuannya sebagai upaya pengendalian penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh, kata Aminullah, melakukan koordinasi antar SKPK dan memperkuat peran dari TKPK tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Disebutkan, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat statistik (BPS), pada tingkatan nasional total angka kemiskinan 10,6 persen, di Aceh 15,92 persen dan di Banda Aceh mengalami penurunan sebesar 0,66 persen yakni dari 7,44 persen (2017) menjadi 6,78 persen (2018). Sedangkan angka pengangguran tingkat nasional 5,5 persen, di Aceh 6,57 persen dan Banda Aceh juga menurun 0.46 persen yakni 7,75 persen (2017) menjadi 7,29 persen (2018).

Wali Kota menjelaskan, dari data ini Pemko menunjukan upaya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Banda Aceh, dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Adapun ciri-ciri orang miskin kata Aminullah, pendapatannya Rp 600 ribu ke bawah, rumahnya kecil, tidak punya akses listrik dan air, dan tidak sekolah. Miskin tidak jauh dari penganguran, karena pengangguran bisa menjadi miskin yang pada akhirnya memicu terjadinya kriminalitas.

“Buku ini haruslah menjadi salah satu acuan bagi kita, karena buku ini memperlihatkan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah kemiskinan di setiap bidang, serta memperlihatkan bagaimana mencari akar masalah kemiskinan untuk dilakukan intervensi,” ujar Aminullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Serambi, kemarin.

Kota Banda Aceh, katanya, merupakan satu--dari tiga daerah--menjadi model advokasi belanja publik untuk penanggulangan kemiskinan. Ada pun daerah lainnya yaitu Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) dan Pasaman Barat (Sumatera Barat).(rul)

Tags
Pemko
Buku
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved