Antisipasi Gugatan Hukum Terkait Pemilu, KIP dan Kejari Aceh Selatan Jalin Kerja Sama

KIP dan Kejari Aceh Selatan menandatangani MoU terkait penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Antisipasi Gugatan Hukum Terkait Pemilu, KIP dan Kejari Aceh Selatan Jalin Kerja Sama
Serambinews.com
Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi SE dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, Munif SH MH menandatangi Nota Kerjasama terkait penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Aula Kejari Aceh Selatan, Senin (18/3/2019) 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Selatan menandatangani Nota Kerja Sama/ Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatangan MoU antara Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi SE dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Selatan, Munif SH MH yang berlangsung di Aula Kejari Aceh Selatan, Senin (18/3/2019) turut disaksikan Komisioner KIP lainnya dan para Kasi di lingkungan Kajari Aceh Selatan.

"Kegiatan penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk nota kesepahaman terkait permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019," kata Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi SE usai acara penandatanganan dimaksud.

Baca: Hendri Yuzal Staf Khusus Gubernur Aceh Cabut BAP Terkait Perintah Irwandi Yusuf soal Fee Proyek

Baca: AHY Beberkan Rahasia Debat Sandi Vs Maruf Amin, Tulis Kartu Sakti hingga Berbagi Tips Berdebat

Baca: Ada Razia Pajak Kendaraan di Blangsere, Jalan Blangkejeren-Kutapanjang Mendadak Sepi

Dijelaskannya, Penandatangan MoU ini merupakan suatu bentuk momentum terpenting bagi KIP Aceh Selatan sebagai penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019.

"Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak tertutup kemungkinan akan adanya gugatan hukum terhadap KIP Aceh Selatan dari para pihak peserta Pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan akibat putusan KIP Aceh Selatan, terutama menyangkut hasil pemungutan dan perhitungan suara," paparnya.

Guna untuk mengantisipasi persoalan tersebut, lanjut Saiful Bismi, pihaknya perlu bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.(*)

Penulis: Taufik Zass
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved