Fatwa MPU Soal Haram Denda Siswa Harus Didukung

Pengamat dan pemerhati pendidikan di Aceh, Budi Azhari MPd meminta semua lembaga pendidikan

Fatwa MPU Soal Haram Denda Siswa Harus Didukung
www.mhfc.org
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Pengamat dan pemerhati pendidikan di Aceh, Budi Azhari MPd meminta semua lembaga pendidikan dan pihak terkait untuk mendukung dan mengimplementasikan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang haram menerapkan sanksi finansial atau hukuman berupa materiel bagi peserta didik yang melakukan pelanggaran.

“Berkaitan dengan fatwa MPU tersebut, menurut saya perlu kita dukung bersama dalam tataran implementasinya pada lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan. Terutama bagi pemerintah, yang memiliki otoritas terhadap hal ini,” kata Budi Azhari yang dihubungi khusus untuk menanggapi liputan eksklusif Harian Serambi tiga hari lalu, berjudul Haram Mendenda Siswa.

Budi Azhari yang juga Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, mengatakan, fatwa itu perlu didukung maksimal agar tidak ada lagi praktik-praktik menjalankan sanksi atau hukuman kepada peserta didik dengan menerapkan denda atau hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang akibat melanggar suatu aturan.

“Karena pada prinsipnya, hukuman atau sanksi dalam dunia pendidikan itu bertujuan memberikan kesadaran bagi peserta didik untuk tidak mengulangi kesalahan atau tidak lagi melanggar aturan dan juga dalam upaya membentuk kedisiplinan. Jadi bukan untuk menambah beban finansial bagi orang tua atau masyarakat,” kata Budi.

Perlunya dukungan penuh terhadap fatwa tersebut, karena menurut Budi, fatwa MPU secara prinsip tidak bisa memaksa. Maka diperlukan dukungan dari pemerintah untuk menindaklanjuti fatwa MPU ini agar tidak ada lagi praktik-praktik demikian di sekolah maupun di institusi pendidikan yang sudah jelas-jelas haram menurut fatwa MPU.

Menurut Budi, sanksi atau hukuman kepada peserta didik akibat mereka melakukan pelanggaran haruslah yang bersifat mendidik dan mampu membentuk kepribadian serta karakter positif. Sehingga, sanksi dengan meminta peserta didik membayar denda dalam bentuk uang (materiel) harus dihindari. Menurutnya, praktik ini akan berdampak negatif, terutama bagi orang tua yang tidak mampu.

“Masih banyak cara lain yang dapat diterapkan oleh para pendidik atau institusi pendidikan dalam menegakkan aturan di lembaganya,” kata Budi.

Dia juga mengatakan, guru dan pihak sekolah atau lembaga pendidikan sangat paham masalah ini, serta punya seni sendiri dalam menerapkan sanksi pada peserta didiknya, agar aturan tegak dan ditaati. Hal ini juga untuk kepentingan peserta didik itu sendiri dalam konteks pendidikan. “Ada tidaknya fatwa ulama ini, memang sudah semestinya institusi pendidikan tidak menerapkan sanksi berupa denda dalam bentuk uang (materiel) kepada siswa atau peserta didiknya,” kata Budi Azhari.

Dengan keluarnya fatwa MPU ini, Budi berharap semoga hal ini bisa ditaati dan dijalankan. Artinya, jika ada sekolah atau institusi pendidikan yang melakukan sanksi dalam bentuk denda uang atau materil, segera merubah kebijakannya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved