GeRAK Kirim Audit Kemenag Aceh Ke KPK, Diduga Terkait Dengan Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag RI

"Tapi tetap dipertahankan sampai saat ini, dan itu patut dicurigai adanya dugaan permainan dalam jabatan dan lobi-lobi," kata Askhalani

GeRAK Kirim Audit Kemenag Aceh Ke KPK, Diduga Terkait Dengan Kasus Jual Beli Jabatan Kemenag RI
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani (kiri) menyerahkan berkas dua kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pengembangan kawasan budidaya ayam ras petelur di Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh dan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan kapal boat perikanan 30 GT dan 40 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2013, yang diterima oleh Wakil Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, di Sekolah Antikorupsi Aceh, di Desa Lamcot, Darul Imarah, Aceh Besar, Rabu (6/4). SERAMBI/BUDI FATRIA 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengirim hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenga) Republik Indonesia terhadap Kanwil Kemenag Aceh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (18/3/2019)

Hasil audit terhadap Kanwil Kemenag Aceh itu dikirim GeRAK kepada KPK, karena hingga saat ini belum adanya eksekusi apapun terhadap temuan dan kesalahan yang didapatkan tim Irjen Kemenag RI tersebut.

"GeRAK sudah secara resmi mengirimkan LHP tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelidiki perkara adanya potensi dugaan permainan dalam penempatan dan kajian dalam struktur jabatan di Kemenag Aceh," kata Koordinator GeRAK kepada Serambinews.com, Selasa (19/3/2019).

Baca: Seorang Caleg Otaki Pencurian dengan Modus Gembos Ban Mobil, Uang Rp 40 Juta Jadi Barang Bukti

Menurut Askhalani, objek perkara yang ditangani KPK saat ini diyakini memiliki kolerasi dengan pokok perkara dari hasil LHP tersebut.

Seperti diketahui, saat ini, KPK sedang menangani kasus jual-beli jabatan di internal Kementerian Agama dengan tersangka utama Ketua Umum Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy.

Askhalani mengatakan, Irjen Kemenag RI telah melakukan audit terhadap Kemenag Aceh hingga tahun 2016.

Dalam laporan yang juga dikirim ke Serambinews.com, terdapat 18 persoalan yang diduga terjadi kesalahan, seperti penyalahgunaan wewenang, terkait pengadaan barang dan jasa, dan jual beli jabatan di institusi tersebut.

Baca: Aa Gym Tegaskan Sudah Punya Pilihan dan Tak Netral Dalam Pilpres, Bantah Klaim Ketua Umum PPP Romi

Di antara beberapa laporan disebutkan, Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap pengadaan barang jasa di Kanwil Kemenag Aceh seperti pengadaan kunci otomatis, partisi, dan brangkas yang tidak ada kontraknya.

Atas temuan itu, Irjen Kemenag RI merekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI agar menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat (4) huruf c.

"Tapi tetap dipertahankan sampai saat ini, dan itu patut dicurigai adanya dugaan permainan dalam jabatan dan lobi-lobi," kata Askhalani.

Baca: Usai Tangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy, KPK Segel Ruang Kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Berdasarkan hasil audit itu, kata Askhalani, patut diduga ada siklus ganjil yang berpotensi pada dugaan adanya permainan tingkat tinggi dalam melakukan lobi-lobi untuk mempertahankan jabatan.

Bahkan, Askhalani menduga, LHP Kanwil Kemenag Aceh tersebut ada kaitan dengan kasus dugaan jual beli jabatan yang sedang ditangani KPK saat ini.

"Modus ini diduga mirip dengan kejadian perkara di Jawa Timur," pungkas Askhalani. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved