GeRAK Kirim Hasil Audit Kemenag Aceh ke KPK

Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh telah mengirim hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kantor Wilayah

GeRAK Kirim Hasil Audit Kemenag Aceh ke KPK
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh telah mengirim hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GeRAK meminta KPK untuk menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut.

“GeRAK sudah secara resmi mengirimkan LHP tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelidiki perkara adanya potensi dugaan permainan dalam penempatan dan kajian dalam struktur jabatan di Kemenag Aceh,” kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada Serambi, Selasa (19/3).

Pengiriman LHP Kemenag Aceh kepada lembaga antirasuah tersebut karena objek perkara yang sedang ditangani KPK saat ini diyakini memiliki kolerasi dengan pokok perkara dari hasil LHP tersebut.

Seperti diketahui, saat ini KPK sedang menangani kasus jual-beli jabatan di internal Kementerian Agama dengan tersangka utama Ketua Umum Partai Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy.

Askhalani mengatakan, Irjen Kemenag RI telah melakukan audit terhadap Kemenag Aceh hingga tahun 2016. Dalam laporan yang juga dikirim ke Serambi, terdapat 18 persoalan yang diduga terjadi kesalahan, seperti penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa, dan jual beli jabatan di institusi tersebut.

Di antara beberapa laporan disebutkan, Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik seperti tidak melakukan pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap pengadaan barang jasa di Kanwil Kemenag Aceh seperti pengadaan kunci otomatis, partisi, dan brankas yang tidak ada kontraknya.

Atas temuan itu, Irjen Kemenag RI merekomendasi kepada Sekretaris Jenderal Kemenag RI agar menjatuhkan hukuman disiplin kepada Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat (4) huruf c.

“Kalau kita lihat dalam beberapa point hasil audit, terutama pada point 15, yang bersangkutan (Saudara Daud Pakeh, Kakanwil Kemenag Aceh) wajib dibebaskan dari jabatan. Tapi tetap dipertahankan sampai saat ini, dan itu patut dicurigai adanya dugaan permainan dalam jabatan dan lobi-lobi,” kata Askhalani.

Askhalani mengatakan, hingga saat ini belum ada eksekusi atas LHP tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan hasil audit itu, patut diduga ada siklus ganjil yang berpotensi pada dugaan adanya permainan tingkat tinggi dalam melakukan lobi-lobi untuk mempertahankan jabatan. “Dan modus ini diduga mirip dengan kejadian perkara di Jawa Timur,” kata Askhalani.

GeRAK sendiri mendukung KPK untuk menelusuri dasar dari bahan LHP yang tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama, yaitu terhadap Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh. “Sebenarnya tidak lagi direkomendasikan sebagai pejabat dan jabatan strategis, tapi malah ini tidak dilanjutkan dan bahkan diabaikan,” demikian Askhalani. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved