Panwascam Simeulue Ancam Mogok Kerja

Seluruh komisioner, staf, hingga Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Simeulue Timur

Panwascam Simeulue Ancam Mogok Kerja
SERAMBI/RIZWAN
MASSA Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Aceh Barat melancarkan aksi demo di jalan depan gedung DPRK setempat, Meulaboh, Senin (18/3). 

SINABANG - Seluruh komisioner, staf, hingga Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Simeulue Timur mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Panwaslih Kabupaten Simeulue. Pernyataan resmi yang ditandatangani oleh seluruh komisioner hingga Panwaslih di tingkat desa itu didasari persoalan belum dicairkannya biaya operasional Panwaslih di tingkat kecamatan. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi hingga 21 Maret 2019, maka pihaknya akan melakukan mogok kerja.

Ketua Panwascam Kecamatan Simeulue Timur, Muhammad Yunus, kepada Serambi, Selasa (19/3), mengatakan, dengan belum dicairkannya biaya operasional sejak Januari 2019, seluruh agenda kegiatan di Paswaslih Simeulue menjadi terkendala dan sudah tidak maksimal melakukan pengawasan di lapangan.

“Untuk honor kami saja sekitar tiga hari lalu dicairkan. Biaya operasional sejak Januari belum dicairkan, bagaimana kami bekerja maksimal di lapangan. Ini tidak hanya dialami Panwaslih Simeulue Timur, Paswaslih di kecamatan lain di Simeulue juga sama nasibnya,” katanya, yang turut didampingi Komisioner Panwaslih Simeulue Timur, Kirfan dan Vika Amalia.

Dengan tidak adanya biaya operasional, lanjut dia, banyak kegiatan di lapangan tidak dilakukan pengawasan. “Misalnya lokasi kampanye Caleg jauh jaraknya, kami tidak lakukan lagi pengawasan karena keterbatasan operasional. Selama ini uang pribadi kami keluarkan,” tandas Kirfan.

Dikatakan, persoalan lain yang sangat mendesak yakni menyangkut sewa kantor Sekretariat Panwaslih yang saat ini masih berutang kepada pemiliknya dan sudah delapan kali ditagih uag sewa. “Sewa sekretariat kami sudah ditagih delapan kali. Kalau sampai 20 Maret ini belum kami bayar, kami diusir dari sekretariat,” ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Yides Miswadi yang dikonfirmasi Serambi menyatakan, persoalan biaya operasional Panwaslih kecamatan saat ini masih dalam proses pencairan. Menurut dia, keterlambatan proses administrasi berdampak terlambatnya pencairan operasioanal Panwaslih kecamatan. “Sesuai informasi pada 22 Maret ini akan dicairkan biaya operasional,” kata Ketua Panwaslih Simeulue itu.(sm)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved