PPP Diminta Ganti Lambang Kakbah

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

PPP Diminta Ganti Lambang Kakbah
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Kolase foto gambar Kakbah pada Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin SH 

* YARA Kirim Surat ke DPP

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta untuk mengganti gambar Kakbah yang selama ini menjadi lambang kebesaran partai tersebut. Permintaan itu disampaikan YARA melalui surat somasi yang dikirim, Selasa (19/3).

Desakan YARA tersebut buntut dari penangkapan Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy alias Romy dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau (KPK), di restoran Hotel Bumi, Surabaya, Jumat (15/3).

“Dengan ini, kami dari YARA meminta kepada DPP PPP untuk mengganti lambang Kakbah pada PPP, karena dengan tertangkapnya Ketua Umum PPP, dapat mencederai makna Kakbah, di mana Kakbah adalah bangunan suci pertama di bumi,” demikian antara lain bunyi surat somasi yang ditandatangani Ketua YARA, Safaruddin SH.

Apalagi penangkapan Ketua Umum PPP ini bukan merupakan yang pertama. Ketua Umum PPP sebelumnya Suryadharma Ali juga ditangkap karena kasus rasuah. Jika Romy terbelit kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Suryadharma Ali ditangkap dalam kasus korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013.

Perilaku koruptif tersebut dikatakan Safaruddin, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. “Karena itu menjadi ironi jika PPP menggunakan Kakbah sebagai lambang partainya, karena Kakbah bangunan suci umat Islam,” tulisa Safaruddin.

“Agar perilaku koruptif yang dilakukan petinggi partai itu tidak berimbas pada stigma terhadap Kakbah yang menjadi bangunan suci umat Islam di seluruh dunia, kami menunggu tanggapan dari DPP PPP selama satu bulan dari tanggal surat ini,” tambahnya.

YARA juga meminta kepada DPP PPP agar berkerja sama dengan KPK dalam upaya pembersihan kader partai yang terlibat KKN sehingga PPP sebagai partai rumah besar umat Islam benar-benar bersih dari perilaku yang dilarang dalam Islam.

Dikonfirmasi Serambi, Selasa (19/3), Ketua YARA, Safaruddin mengatakan, surat somasi itu sudah dikirimkan ke DPP PPP di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 60 RT 1/RW 2, Menteng, Jakarta Pusat. Surat somasi itu dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman Titipan Kilat (TIKI).(dan)

TERPISAH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Aceh, Tgk Amri M Ali mengatakan, Kakbah yang digunakan sebagai lambang PPP ditetapkan berdasarkan AD/ART partai tersebut. Menurutnya, perubahan lambang, nama partai, hanya bisa dilakukan dalam forum muktamar.

“Forum muktamar adalah lembaga tertinggi permusyawaratan partai. Dan lambang itu digunakan dan ditetapkan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP,” kata Tgk Amri M Ali saat diwawancarai Serambi, Selasa (19/3).

Amri mengatakan, siapapun sah-sah saja menginginkan perubahan lambang tersebut dan itu adalah hak individu sebagai refleksi dari bebas berpendepat. Namun katanya, persoalan lambang itu adalah hak keluarga besar PPP. “Itu hak kami untuk tetap mempertahanakan apa yang sudah kami yakini, itu hak keluarga besar PPP secara keseluruhan, itu dijamin oleh UU,” kata Tgk Amri.

Dia mengatakan, jika ada pihak lain di luar partai karena adanya kasus yang mendera petinggi PPP saat ini, Amri meminta pihak tersebut tidak menggeneralisir kasus itu untuk partai secara keseluruhan. “Itu bukan tindakan partai secara kelembagaan, itu perbuatan personal, individual, dan sangat jauh dari format partai,” katanya.

Tgk Amri mengatakan, PPP secara kelembagaan dengan tegas melarang perbuatan yang tidak sesuai dengan visi misi partai dan sangat konsen pada isu antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. “Persoalan itu persoalan personal. Jadi kalau ada tikus dalam rumah, kenapa rumah yang dibakar?,” katanya.

Praktik korupsi dia katakan bisa terjadi pada siapapun dan pada partai mana pun. Menurutnya, dengan sistem politik Indonesia saat ini, semua orang berpotensi melakukan hal itu. “Hanya saja persoalan moralitas setiap individu yang mampu mencegah dan mengendalikan setiap orang untuk melakukan korupsi, jadi jangan kaitkan ke lembaga,” pungkasnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved