Qanun Kawasan Tanpa Rokok Segera Diberlakukan di Pidie, Ini Rinciannya

Meskipun belum diberlakukan qanun kawasan tanpa rokok (KTR) karena baru saja disahkan pada Selasa (19/3/2019) di Gedung DPRK Pidie,

Qanun Kawasan Tanpa Rokok Segera Diberlakukan di Pidie, Ini Rinciannya
Foto Satpol PP BAnda Aceh
ILUSTRASI -- Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Hidayat bersama instansi terkait memberi pembinaan kepada para perokok di RS Meuraxa, Kamis (22/11). 

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Meskipun Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Pidie belum diberlakukan karena baru saja disahkan pada Selasa (19/3/2019), namun sejumlah warga dari kalangan 'ahli isap' mulai mempertanyakan isi qanun itu.

Ketua Banleg DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail SPdi MAP mengatakan, pembahasan raqan menjadi qanun ini memakan waktu satu bulan.

"Paling banyak membutuhkan energi dan pemikiran Qanun KTR dan Qanun Tata Kelola Hutan Adat Mukim," katanya.

Khusus qanun KTR ada lokasi diterapkan untuk tidak boleh merokok pertama fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit, puskesmas dan pos kesehatan.

Baca: Kabupaten Pidie Miliki Qanun Kawasan Tanpa Rokok

Kedua fasilitas pendidikan terdiri rumah sekolah, pesantren, universitas, dayah.

Kemudian, fasilitas umum tertutup seperti gedung pertemuan, kantor pemerintahan.

Lalu tempat permainan anak-anak dimana lokasi taman yang ada tempat permainan anak-anak.

Di samping itu, Mahfuddin mengatakan, perlu dirincikan nominal denda bagi masyarakat merokok di area KTR.

Baca: ‘Telan Sendiri Asap Rokokmu, Bro!’

"Yang diusulkan eksekutif masih tinggi yakni Rp 50 juta. Kemudian Banleg menyetujui sekira Rp 200.000. Lalu sangsi pidana dan denda juga diberlakukan kepada pengusaha dan pedagang rokok di kawasan KTR yakni mulai Rp 5 juta hingga Rp 10 juta," jelas Mahfud.

Halaman
12
Penulis: Nur Nihayati
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved