Keuchik dan PNS dapat Teguran

Sejumlah keuchik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terbukti terlibat

Keuchik dan PNS dapat Teguran
SERAMBI / SENI HENDRI
Dikawal aparat keamanan, Ketua KIP Aceh Timur Zainal Abidin, didampingi komisioner KIP lainnya Faisal Zakaria, dan Sofyan, serta didampingi Petugas Panwaslu Aceh Timur, Musliadi, mengecek logistik pemilu serentak 2019 saat tiba di kantor KIP setempat, Rabu (20/3/2019). 

* Karena Terlibat Politik Praktis
* Wabup Abdya: Kita Sudah Keluarkan Surat Imbauan

BLANGPIDIE - Sejumlah keuchik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terbukti terlibat dalam politik praktis menjelang Pemilu 2019. Namun sejauh ini mereka semua baru mendapatkan teguran tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Adanya keterlibatan para keuchik dan PNS ini diungkapkan Ketua Panwaslih Abdya, Ilman Syahputra, menjawab pertanyaan salah satu pemimpin partai politik (parpol) dalam acara coffe morning yang digelar Polres Abdya.

Selain dihadiri langsung oleh Kapolres Abdya AKBP Moch Basori, juga hadir Wakil Bupati Abdya Muslizar MT bersama Forkopimkab, ketua parpol dan ketua tim pemenangan capres dan cawapres, Selasa (19/3), di aula Polres.

“Para PNS dan perangkat desa yang dilaporkan terlibat politik praktis sudah kita panggil,” ujar Ilman Syahputra di depan Kapolres Abdya dan sejumlah tamu udangan lainnya.

Sejauh ini pihaknya baru memberikan surat teguran terhadap para keuchik dan PNS yang terlibat politik praktis tersebut. Dan apabila masih juga terulang, maka pihaknya akanmemberikan sanksi tegas. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkannya bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Masih surat teguran. Jika terulang kembali, akan kita berikan sanksi tegas,” ucapnya.

Terkait hal itu, Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT, mengaku kesulitan melarang para PNS dan ASN untuk tidak berkampanye dan politik praktis, mengingat para PNS memiliki hak pilih. “Janganlah fulgar (terbuka) sekali. Tapi jika terbukti berkampanye memakai baju dinas, maka akan kita panggil,” tegas Muslizar.

Pemkab lanjutnya, secara adminitrasi telah membuat surat edaran tentang larangan ASN terlibat politik praktis. “Mungkin besok (hari ini) atau hari ini (kemarin), surat edaran itu akan dibagikan,” tambahnya.

Sementara Ketua KIP Abdya, Sanusi SPd mengimbau kepada seluruh masyarakat Abdya agar memberikan hak pilihnya pada 17 April 2019. “Jangan golput, jika sakit, laporkan ke petugas, Insya Allah petugas akan datang ke rumah,” ujar Sanusi.

Bahkan, pihaknya juga siap menyediakan armada pada masyarakat yang jauh dari TPS. “Insya Allah, persoalan ini juga sudah kita sampaikan pada Pemkab untuk menyediakan armada, dan kita pun siap memberikan mobil agar masyarakat bisa memilih,” ungkap Sanusi.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved