MaTA Tuding Ada Aktor Lain Dibalik Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag Aceh

Kasus tersebut membuka tabir bahwa lembaga yang mengurus agama itu belum bersih dari praktik haram.

MaTA Tuding Ada Aktor Lain Dibalik Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag Aceh
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Prahara yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah eks Ketua Umum Romahurmuziy (Rommy) tertangkap tangan dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan, telah berimbas pada Kementerian Agama (Kemenag) RI hingga kantor wilayah di tingkat daerah.

Kasus tersebut membuka tabir bahwa lembaga yang mengurus agama itu belum bersih dari praktik haram.

Karena itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut secara menyeluruh kasus penyimpangan anggaran, termasuk di Aceh.  

Seperti kasus dugaan korupsi proyek perencanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh tahun 2015 dengan kerugian Rp 1,1 miliar lebih dari pagu Rp 1,2 miliar yang saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh.

Baca: Rommy Kena OTT, Tgk Amri Minta Caleg PPP Tetap Bekerja Jelang Pemilu

Baca: GeRAK Kirim Hasil Audit Kemenag Aceh ke KPK

Baca: Aa Gym Tegaskan Sudah Punya Pilihan dan Tak Netral Dalam Pilpres, Bantah Klaim Ketua Umum PPP Romi

Meskipun penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah menetapkan dua tersangka yang kini telah menjadi terdakwa dalam kasus itu, namun Alfian menyakini ada aktor lain yang harus diseret ke meja hijau untuk diminta pertanggungjawaban.

“Iya masih ada, bukan hanya dua orang saja,” katanya kepada Serambinews.com, Rabu (20/3/2019).

Dua terdakwa dalam kasus itu adalah Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri dan Yuliardi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenag Aceh.

Saat ini keduanya sedang menunggu sidang terkahir pada Kamis (21/3) dengan agenda pembacaan putusan.

Pada sidang sebelumnya, Kamis, 21 Februari 2019, JPU menuntut Hendra Saputra dan Yuliardi masing-masing 1,6 tahun penjara dan membayar denda Rp 50 juta atau bisa diganti kurungan (subsider) tiga bulan.

Khusus untuk Hendra, jaksa membebankan untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 1.018.751.127.

Alfian menilai bahwa Kejati tidak melakukan pengembangan dalam kasus tersebut meskipun ada fakta baru dalam persidangan.

Apabila, Kejati mengganggap kasus ini sudah selesai, maka KPK lebih baik masuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku daripada menyelamatkan pelaku tidak secara utuh. (*)  

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved