Opini

Nasib PPP Pasca-OTT Romi

KABAR mengejutkan kembali datang dari dunia politik. Kali ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan

Nasib PPP Pasca-OTT Romi
Tribunnews.com/Ist
Surat Romahurmuziy untuk anak dan istri 

Oleh Ribut Lupiyanto

KABAR mengejutkan kembali datang dari dunia politik. Kali ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/3). Tokoh yang ditangkap adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau akrab disapa Romi. Lokasi penangkapan di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo, di Jawa Timur.

OTT ini menambah gaduh lantaran terjadi di tahun politik. Selain itu diprediksi menambah terpuruknya nasib PPP. PPP sedang mengalami goncangan akibat konflik internal yang menyebabkan perpecahan. Konflik ini secara signifikan berpotensi menggerus suara PPP.

Badai konflik
Awal konflik PPP adalah ketika menentukan koalisi jelang Pilpres 2014. Surya Dharma Ali (SDA) selaku ketua umum memilih ke Kubu Prabowo, sedangkan Romahurmuzy (Romi) selaku Sekjen dan beberapa pengurus condong ke Kubu Jokowi. Aksi saling pecat sempat terjadi dan akhirnya terjadi kesepakatan islah dengan tetap berpihak ke Koalisi Merah Putih (KMP).

Konflik PPP memuncak dalam pemilihan pimpinan DPR, MPR, alat kelengkapan DPR, serta pengisian kabinet pemerintah baru. Kedua faksi sempat bersepakat membersamai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan pimpinan MPR namun kalah. Dinamika memanas kembali dan puncaknya kini terjadi kepemimpinan ganda. Kondisi ini mengantarkan PPP berada di ujung tanduk. Kepemimpinan SDA dilanjutkan Djan Faridz dan kini di bawah Humprey Djemat.

PPP kepengurusan Romi akhirnya menjadi pemenang dengan pengakuan Kemenkumham. Kemenkumham mengeluarkan Keputusan Kemenkumham Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang mengakui kepengurusan Kubu Romi.

Kecenderungan politik dapat dimaknai publik lebih kentara dibandingkan langkah kepastian hukumnya. Banyak pihak mengemukakan bahwa langkah ini menyalahi UU Parpol, di mana konflik internal parpol mestinya diselesaikan lebih dulu oleh Mahkamah Partai.

Di bawah kepemimpinan Romi, partai berlambang Kakbah ini bergabung dengan gerbong petahana dan mendukung Joko Widodo (Jokowi) maju kembali sebagai capres untuk Pemilu 2019 ini. Sedangkan PPP Humprey mendukung Prabowo-Sandi.

PPP yang berdiri sejak 5 Januari 1973 merupakan partai tua kaya pengalaman politik di Indonesia. Tekanan Orde Baru mampu dilewati dengan baik. Memasuki Orde Reformasi, PPP mengalami degradasi eksitensi. Jumlah kursi yang didapatkan mengalami penurunan drastis. PPP pada Pemilu 1999 mendapatkan 58 kursi (peringkat 3), Pemilu 2004 mendapat 58 kursi (peringkat 4), Pemilu 2009 mendapat 38 kursi (peringkat 6), dan Pemilu 2014 mendapat 39 kursi (peringkat 8).

Capaian perjuangan PPP tidak bisa dikatakan gagal. Hal ini mengingat kerasnya persaingan kontestasi demokrasi multi partai sejak bergulirnya era reformasi. PPP pernah menempatkan kadernya yaitu Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Setelah itu PPP juga sukses menjadi bagian pemerintahan Presiden SBY selama dua periode.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved