Opini

Nasib PPP Pasca-OTT Romi

KABAR mengejutkan kembali datang dari dunia politik. Kali ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan

Nasib PPP Pasca-OTT Romi
Tribunnews.com/Ist
Surat Romahurmuziy untuk anak dan istri 

Survivalitas PPP sejauh ini terbukti baik. Sayangnya, kini diuji oleh konflik internal yang mengkhawatirkan. PPP menjadi korban kanibalisme bipolarisasi politik yang menyebabkan praktik tarik ulur dukungan.

Konstelasi tarik ulur dukungan koalisi acap mengarah pada praktik kanibalisme politik. Kanibalisme politik adalah praktik saling memangsa di antara aktor-aktor politik dalam perebutan sumber daya ekonomi-politik, untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan atau pertarungan merebut kekuasaan (Alhumami, 2014).

Perilaku ini mencerminkan mentalitas primitif, sebagaimana doktrin kuno Herbert Marcuse, yaitu homo homini lupus (man is a wolf to man) - manusia adalah serigala pemangsa manusia lain. Kanibalisme politik dalam konteks koalisi terjadi antarpolitisi dalam satu parpol atau antarparpol. Saling jegal dan saling hantam berpotensi terjadi jika kesepakatan tidak tercapai.

Penyelamatan nasib
Konflik parpol yang berujung perpecahan sering menyebabkan terjadinya pendirian parpol baru yang identik dengan label perjuangan. Misalnya saya pecahnya PDI memunculkan PDI Perjuangan (PDIP), PPP sendiri sebelumnya pernah pecah dan memunculkan Partai Bintang Reformasi (PBR), faksi Partai Golkar telah melahirkan Partai Hanura dan Partai Nasdem, konflik PKB melahirkan PKBI, dan lainnya. Potensi perpecahan PPP dan terbentuknya PPP Perjuangan atau partai baru cukup tinggi. Satu-satunya jalan adalah resolusi konflik berbasis islah politik.

Mahkamah PPP yang diketuai KH Maimun Zubair telah memutuskan bahwa Muktamar VIII yang sah adalah yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar VII pada 2011 di Bandung. Artinya, Muktamar harus ditandatangani SDA selaku Ketum dan Romi selaku Sekjen. Faktanya hingga kini kedua pihak tidak ada yang mau mengalah.

Kubu Humprey dan Romi penting mengubur egoisme kelompok masing-masing. Masa depan PPP benar-benar di ujung tanduk dan membutuhkan penyelamatan bersama. Upaya islah selalu buntu lantaran setiap kubu mengkhawatirkan kubu lain berkuasa ke depannya. Situasi ini penting memunculkan sosok yang diterima kedua pihak dan mampu merangkul keduanya. Sosok internal tersebut mesti dapat melakukan power sharing yang adil terhadap kedua kubu.

Pihak eksternal mesti menjaga sikap menghormati PPP agar secara independen menyelesaikan sendiri urusan dapurnya. Tarik ulur dukungan koalisi penting dijalani secara ksatria dan mengindari intervensi politik parpol lain. Parpol atau politisi sebaiknya menahan diri ikut campur atau berkomentar demi menjaga netralitas.

PPP adalah aset bangsa yang masih diharapkan perannya dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Partai Islam ini penting membuktikan kearifan Islam yang cinta damai. Konflik internal yang berkepanjangan dapat menjadi bom waktu bagi kemunduran eksistensi PPP. Pemilu 2019 menjadi pembuktian yang semakin berat akibat OTT Romi.

* Ribut Lupiyanto, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration), Yogyakarta. Email: lupy.algiri@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved