Breaking News:

Irwandi Dituntut 10 Tahun, Sekjen PNA: Jaksa Terlalu Egois

Jaksa menilai Irwandi terbukti menerima suap dalam kasus pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh 2018 dan gratifikasi.

Penulis: Subur Dani | Editor: Yusmadi
For Serambinews.com
Miswar Fuadi 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh   

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidier enam bulan kurungan. 

Jaksa menilai Irwandi terbukti menerima suap dalam kasus pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh 2018 dan gratifikasi.

Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yang dikoordinir Ali Fikri, dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/3/2019) malam ini.

Selain dituntut 10 tahun penjara, jaksa juga menuntut Irwandi agar dicabut hak politiknya selama lima tahun.

Selain Irwandi Yusuf, JPU juga menuntut staf khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan. Sedangkan T Saiful Bahri, dituntun 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Berita tentang tuntutan jaksa KPK kepada Irwandi Yusuf tersebut, sejak satu jam terakhir mulai viral dibagikan oleh pengguna dunia maya di Aceh.

Baca: Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara, Hendri Yuzal Lima Tahun dan T Saiful Bahri Enam Tahun

Baca: BREAKING NEWS - Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut

Baca: Berkas Tuntutan Terhadap Irwandi Yusuf Berjumlah 9 Bundel, Masing-masing Tebalnya 10 Cm

Baca: Darwati A Gani Hadir di Ruang Sidang Irwandi Yusuf

Baca: Tim Kuasa Hukum Irwandi Bingung, Jaksa KPK Hingga Kini belum Hadir dalam Sidang Pembacaan Tuntutan

Sekjen Partai Naggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady sebelumnya mengatakan, PNA berharap bahwa tuntutan Jaksa KPK harus berdasarkan fakta-fakta hukum dan kebenaran materiel yang terungkap dalam persidangan.

Dia berharap, jaksa KPK agar tidak memaksa diri dalam kasus dugaan suap yang disangkakan kepada ketua umum mereka tersebut.

"Jaksa KPK kita harap jangan terlalu memaksakan diri mencari pembuktian berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat-buat yang akan dijadikan landasan pembuatan tuntutan," tegasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved