Perusahaan Angkutan Terancam Bangkrut

Ratusan truk barang milik 29 perusahaan di Banda Aceh dan Aceh Besar, terancam terhenti beroperasi

Perusahaan Angkutan Terancam Bangkrut
IST
RAMLI, Ketua DPD Organda Aceh

* Karena Biaya Operasional Tinggi

BANDA ACEH - Ratusan truk barang milik 29 perusahaan di Banda Aceh dan Aceh Besar, terancam terhenti beroperasi. Pasalnya, biaya operasional yang dikeluarkan setiap mengangkut barang dari Medan ke Banda Aceh lebih tinggi. Kondisi diperparah dengan persaingan yang tak sehat antarsesama perusahaan angkutan.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Organda Aceh, H Ramli SE didampingi Sekretaris DPD Organda Aceh Ermansyah SE dan Plt Ketua DPC Organda Kota Banda Aceh, Zufridar kepada Serambi, Minggu (24/3). “Pihak angkutan tak mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan dengan pemasukan yang diterima para pengusaha. Hari ini (kemarin-red) kami ikut menghadirkan tiga perwakilan pengusaha angkutan dari total 29 perusahaan angkutan, sehingga bisa didengarkan langsung keluhan mereka,” katanya.

Selain besarnya biaya di jalan, hal lainnya yang menjadi penyebab para pengusaha angkutan terancam bangkrut atau pailit karena adanya persaingan yang tak sehat dalam tarif angkut barang, sehingga tidak ada keserasian. Bahkan, untuk menutupi biaya operasional, tak jarang angkutan membawa barang melebihi kapasitas. Itu belum termasuk kerusakan onderdir serta ongkos angkut buruh saat barang tiba.

“Berbagai masalah itu menambah masalah bagi pengusaha. Sehingga DPD Organda sebagai wadah para pengusaha angkutan berupaya mencari solusi,” ungkapnya.

Dari hasil kesepakatan yang ikut melibatkan pengusaha angkutan pada Sabtu (2/3) lalu, tercetus sejumlah solusi untuk mengatasi persoalan itu. Pertama, diperlukan penyesuaian dan penyeragaman tarif. Kemudian perlu pengawasan dan sanksi tegas dari Organda terhadap perusahaan barang yang tidak mematuhi ketentuan tarif yang disepakati dan disahkan Organda serta bersedia mematuhi peraturan pembatasan over loading dan over dimensi (ODOL) yang diberlakukan Kementerian Perhubungan/BPTD Wilayah I Aceh.

“Salah satu harapan pengusaha dari hasil kesepakatan itu jembatan timbang Seumadam dan Jontor, di perbatasan Aceh-Sumut bisa difungsikan kembali. Kita juga berharap petugas jembatan timbang konsisten dalam memberikan sanksi bagi angkutan yang melanggar ODOL,” sebutnya.

Tujuan difungsikan kembali jembatan timbang, agar jalan provinsi di Aceh tidak bertambah rusak, sehingga tonase setiap angkutan barang itu berada di angka 15-20 ton. “Kalau selama ini, ada yang membawa 35 ton, melebihi kapasitas. Itu dilakukan untuk menutupi biaya operasional. Tapi, di satu sisi, angkutan barang itu akan cepat rusak dan infrastruktur jalan di Aceh juga berdampak,” sebutnya.

Selain ketua dan pengurus DPD Organda dan DPC Organda Banda Aceh, kesepakatan itu juga ditandatangani enam perwakilan pengusaha angkutan barang. Lalu, kesepakatan itu ikut ditembuskan ke Plt Gubernur Aceh, Ketua Umum DPP Organda, Ketua DPR Aceh, Kapolda, Kadishub, Kepala BPTD Wilayah I Aceh serta Wali Kota Banda Aceh dan sejumlah pihak lain. “Harapan kami hal ini bisa disikapi serius dan per 1 Mei 2019 tentunya sudah diefektifkan,” pungkas Ramli.

Ketua DPD Organda Aceh, Ramli, juga menegaskan pada rapat yang digelar 7 Maret 2019, juga dicetuskan kesepakatan dengan pengusaha bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Hasil kesepakatan itu, di antaranya, bus AKAP tidak diperkenankan ngetem atau parkir untuk mencari dan menaikkan penumpang di sepanjang Jalan Mr Muhammad Hasan, depan Terminal tipe A Batoh. “Kesepakatan ini mulai dilaksanakan sejak kesepakatan itu. Bila dilanggar bersedia diberi saksi organisasi dari Organda dan instansi terkait lain, sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Ramli.

Lalu, mengusulkan ke BPTD Wilayah I Aceh (koordinator terminal tipe A Batoh), peraturan yang sama diharapkan diberlakukan bagi angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sejenis L300. “Dari kesepakatan itu juga dinyatakan bersedia tidak menaikkan atau menurunkan tarif di luar tarif batas atas dan batas bawah yang telah disepakati pengusaha AKAP untuk menghindari persaingan tidak sehat,” pungkas Ramli. Hasil kesepakatan itu kata Ramli juga ditembuskan ke para pihak.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved