Opini

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana Demografi

PADA Debat Cawapres 17 Maret 2019 lalu, ketenagakerjaan menjadi satu isu yang dibahas selain mengenai pendidikan

Agar Bonus Demografi tak Jadi Bencana Demografi
KOLASE SERAMBINEWS.COM/MULIADI
Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tentang kondisi angkatan kerja Aceh tahun 2018 

Untuk memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut, perlu dilakukan persiapan melalui strategi dan kebijakan yang tepat oleh pemerintah serta stakeholder lainnya. Kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional harus diwujudkan. Ketergantungan terhadap negara lain dengan kondisi transaksi berjalan (current account) yang defisit secara bertahap harus dikurangi bahkan menjadi sebaliknya yaitu current account surplus. Untuk mewujudkan semua ini Indonesia harus dapat meningkatkan produktivitas, terutama pada sektor-sektor unggulan di setiap daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dana APBN dan APBD harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi dan berorientasi ekspor atau substitusi impor. Peningkatan produktivitas masyarakat juga perlu diiringi dengan ketersediaan industri pengolahan, agar hasil produksi dapat memiliki nilai tambah. Pemerintah dan pihak terkait harus mendorong tumbuhnya industri-industri pengolahan, terutama di daerah-daerah penghasil yang selama ini masih minim keberadaan industrinya.

Keberadaan kawasan industri harus dioptimalkan, melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Isu kepemilikan lahan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana yang terjadi di KEK Arun-Lhokseumawe, seharusnya tidak terjadi lagi, karena akan menghambat aktivitas investasi. Badan pengelola KEK harus diberikan otoritas penuh dalam mengelola kawasan, termasuk pemberian izin penggunaan lahan.

Daya saing SDM
Faktor sumber daya manusia (SDM) juga memiliki peranan penting sebagai kunci keberhasilan menjadi negara maju. Daya saing SDM Indonesia berdasarkan riset Sekolah Bisnis Internasional di Swiss, Institute Management Developments, pada 2018 menduduki peringkat 45 dari 63 negara yang disurvei. Meskipun memiliki kuantitas yang cukup selama periode bonus demografi, namun dengan kualitas yang rendah akan menjadikan SDM Indonesia menjadi penonton di negerinya sendiri.

Kebijakan fiskal pemerintah dengan aturan minimal 20% dana APBN dan APBD harus dialokasikan untuk pendidikan, diharapkan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan keterampilan yang merupakan modal dasar keahlian tenaga kerja. Data BPS menunjukkan per Agustus 2018 hanya 9,40% dari tenaga kerja Indonesia yang tamatan universitas, sementara tamatan SD mencapai 40,69%.

Kondisi Aceh tidak jauh berbeda, dengan prosentase jumlah tenaga kerja Aceh yang tamatan universitas hanya 11%, sementara SD dan SMP masing-masing mencapai 31% dan 21%. Ini artinya eksekutif dan legislatif harus lebih serius lagi dalam menjalankan fungsi planning, controlling, dan evaluasi terhadap penggunaan dana APBN dan APBD, untuk memastikan bahwa program kerja yang direalisasikan memiliki outcome berupa peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, program beasiswa yang disalurkan oleh pemerintah baik untuk program belajar di dalam negeri maupun di luar negeri, sebaiknya dilakukan selektif dengan memperhatikan kebutuhan daerah setempat. Apabila suatu daerah memiliki potensi di sektor pertanian, maka program beasiswa diarahkan untuk studi yang berkaitan dengan Ilmu Pertanian, sehingga peningkatan kualitas SDM akan bermanfaat dalam pengembangan perekonomian setempat.

Dari sisi dunia pendidikan, kurikulum yang diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi haruslah memperhatikan perkembangan di sektor swasta (industri dan dunia usaha). Sinergi antara sektor pendidikan dan swasta tersebut dapat menciptakan kecocokan antara tingkat keahlian/keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja pada sektor swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penguatan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi vokasi untuk memenuhi tenaga kerja terampil yang dibutuhkan sektor swasta. Data BPS menunjukkan pada 2018 prosentase tertinggi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia justru terjadi pada tamatan SMK (11,24%), yang seharusnya merupakan jenjang pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Hal yang sama juga terjadi di Aceh, dengan prosentase tamatan SMK yang termasuk dalam tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,72%.

Selain peningkatan pengetahuan dan skill, perubahan paradigma bahwa menjadi pegawai/karyawan itu sangat menjanjikan juga perlu diluruskan, terutama kepada generasi muda atau pelajar. Jiwa kewirausahaan harus dipupuk sejak dini, mulai dari bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Kehadiran dosen tamu dari kalangan pengusaha dalam perkuliahan perlu dibudayakan, untuk membuka wawasan dan motivasi mahasiswa dalam menentukan langkah mereka ke depan. Indonesia masih membutuhkan banyak wirausahawan untuk menjadi negara maju.

Semoga dengan persiapan yang baik, fokus, dan terintegrasi, bangsa Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi hingga dapat bertransformasi menjadi negara maju, bukan justru sebaliknya mendapat kesusahan akibat bencana demografi.

* Teuku Munandar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh. Email: teuku_m@bi.go.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved