Breaking News:

LSM Yayasan Persada Lapor Dua Kasus Dugaan Korupsi ke Kejati Aceh, di Aceh Timur dan Langsa

Kedua kasus dugaan korupsi itu ditengarai terjadi pada proyek pekerjaan konstruksi yang dikerjakan di Aceh Timur dan Langsa.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Koordinator Investigasi Yayasan Persada, Sunardi menyerahkan dokumen laporan dugaan tindak pidana korupsi ke pegawai Tata Usaha Kejati Aceh, Banda Aceh, Senin (25/3/2019). 

LSM Yayasan Persada Lapor Dua Kasus Dugaan Korupsi ke Kejati Aceh, di Aceh Timur dan Langsa

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Yayasan Persada Indonesia Satu, melaporkan dua dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaa Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (25/3/2019).

Kedua kasus dugaan korupsi itu ditengarai terjadi pada proyek pekerjaan konstruksi yang dikerjakan di Aceh Timur dan Langsa.

Keduanya merupakan paket proyek dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh.

Untuk Aceh Timur, kasus yang dilaporkan adalah pembangunan monument masuknya Islam (Monisa) di Peureulak, Aceh Timur dari dana otonomi khusus (otsus) tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar lebih. 

Sementara di Kota Langsa adalah pekerjaan konstruksi pembangunan pengembangan destinasi pariwisata mangrove Kuala Langsa, Kota Langsa dengan anggaran bersumber dana otsus tahun 2018 senilai 4,9 miliar lebih.  

Aduan itu diserahkan oleh Ketua DPP Yayasan Persada, Ibnu Hajar bersama Koordinator Investigasi dan Ketua DPC Banda Aceh, Sunardi dan Wiwin Salehuddin kepada pengawai pada Bidang Tata Usaha Kejati Aceh.

Baca: MaTA Tuding Ada Aktor Lain Dibalik Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag Aceh

Baca: Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Ujaran Kebencian, Ini Komentar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj

Koordinator Investigasi Yayasan Persada, Sunardi kepada Serambinews.com mengatakan, pada pekerjaan Monisa, pihaknya menemukan dugaan pemalsuan dokumen serah terima pekerjaan untuk pencairan dana 100 persen.

Menurutnya, proyek tersebut belum selesai, akan tetapi anggarannya sudah ditarik semua.

“Uang ditarik tanggal 28 Desember 2018, padahal pekerjaan belum selesai sepenuhnya,” katanya.

Sedangkan pada proyek destinasi pariwisata mangrove Kuala Langsa, pihaknya menduga telah terjadi pengurangan volume pekerjaan.

Pihaknya juga menduga rekanan telah membuat laporan fiktif tentang pengerjaan di lapangan.

“Patut diduga perbuatan melawan hukum tersebut tidak dilakukan secara mandiri melainkan dilakukan bersama-sama dan melibatkan pihak instansi terkait. Kita berharap Kejati bisa menindak laporan kita ini,” ungkapnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved