GeRAK Minta BPK Audit Asrama Haji

LSM Antikorupsi, GeRAK Aceh, meminta BPK RI melakukan audit eksternal terhadap gedung asrama haji Aceh

GeRAK Minta BPK Audit Asrama Haji
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Terbengkalai Sejak 2013

BANDA ACEH - LSM Antikorupsi, GeRAK Aceh, meminta BPK RI melakukan audit eksternal terhadap gedung asrama haji Aceh yang pembangunannya terbengkalai. Diduga ada korupsi sehingga gedung tak selesai dikerjakan sejak enam tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, kepada Serambi, Selasa (26/3). Ia menjelaskan, sebelumnya pembangunan gedung asrama haji Aceh itu memang sudah dilakukan audit oleh internal Kemenag RI, yaitu oleh Tim Audit Irjen, hingga dinyatakan ada temuan.

Meskipun ada temuan, namun tidak ada tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan dan pembangunannya tidak dilanjutkan. Karena itu, GeRAK meminta agar BPK RI masuk untuk melakukan audit. “Selama ini yang dilakukan audit internal. Kedepan harus dilakukan audit eksternal oleh BPK RI, supaya nanti bisa dilanjutkan pembangunannya,” ujar Askhalani.

Dikatakan, jika hasil audit pihak eksternal nanti ditemukan ada kesalahan dalam pembangunan serta tindak pidana, maka pihak kejaksaan atau kepolisian harus masuk untuk melakukan penyelidikan.

Selama ini kelanjutan pembangunan gedung itu seperti tersandera. Karena setelah Irjen kemenag RI menemukan ada pelanggaran, mereka pun mengeluarkan rekomendasi jika pembangunan tidak bisa dilanjutkan.

Padahal, katanya, pembangunan gedung itu menggunakan uang masyarakat melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 10 Miliar. Gedung itu juga akan difungsikan sebagai asrama, tempat transit jamaah sebelum maupun saat kembali dari tanah suci.

Karena bangunan asrama haji itu sudah terbengkalai sejak 2013, Askhalani mengkhawatirkan jika terus dibiarkan tanpa tindaklanjut, maka kualitas bangunan akan terus menurun.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, hasil penelusuran mereka bahwa pembangunan asrama haji sudah melanggar sejak awal. Yaitu saat ditetapkan rekanan yang mengerjakan pembangunan gedung itu.

Ia menduga, ada pihak ketiga yang mengintervensi pengerjaan proyek tersebut, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Apalagi, katanya, selama ini di jajaran Kemenag RI, pimpinan cenderung mengintervensi penunjukkan pemenang tender. Sehingga, Askhalani mensinyalir jika Pimpinan Kanwil Kemenag Aceh juga ikut mengintervensi pelaksanaan proyek tersebut.

Pembangunan Asrama Haji Aceh itu dilaksanakan pada 2013 dengan anggaran Rp 10 miliar. Saat itu Kakanwil Kemenag Aceh dijabat Ibnu Sakdan. Namun di tengah jalan pembangunannya terhenti, karena adanya temuan. Hingga kemudian pucuk pimpinan Kemenag Aceh pun berganti dari Ibnu Sakdan ke HM Daud Pakeh, gedung tiga lantai itu masih belum bisa dilanjutkan pembangunannya.

Terbengkalainya gedung itu juga menarik perhatian Komisi XIII DPR RI. Mereka pun turun ke lapangan dan meninjau langsung, serta membawa hasil kunjungan mereka di lapangan ke rapat DPR RI. Hasilnya, mereka menyatakan pihak yang terlibat dalam pelanggaran pembangunan gedung asrama itu harus bertanggung jawab secara hukum. Karena bangunan asrama itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan jamaah haji Aceh.(mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved