DPRK Banda Aceh: Keterlambatan Pencairan APBG Berimbas Pada Gaji Keuchik Seperti ‘Penyakit’ Tahunan

Keterlambatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019 di Banda Aceh, yang berimbas pada tertahannya gaji keuchik,

DPRK Banda Aceh: Keterlambatan Pencairan APBG Berimbas Pada Gaji Keuchik Seperti ‘Penyakit’ Tahunan
IST
Publikasi dana desa 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Keterlambatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019 di Banda Aceh, yang berimbas pada tertahannya gaji keuchik dan aparatur 90 gampong lainnya sudah rutin terjadi. 

Hingga hari ini, Kamis (28/3/2019), para aparatur gampong tersebut belum bisa merasakan ‘manisnya’ gaji mereka yang tertahan hampir tiga bulan dalam dana desa. Penyebabnya tak lain karena setiap gampong belum selesai menyusun APBG tahun 2019, sehingga belum bisa pencairan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah ST menyebut kondisi ini bagaikan ‘penyakit’ tahunan yang menyerang seluruh gampong di Banda Aceh

“Sudah seperti 'penyakit' tahunan, selama periode saya di dewan saja sudah kali ke-4 APBG terlambat. Bahkan, sayangnya keterlambatan ini menimpa seluruh gampong di Banda Aceh,” ujarnya.

Baca: Pemkab Cairkan Rp 40 Miliar Gaji Keuchik

Baca: Rp 12,4 M Gaji Keuchik Tertunggak

Baca: Gaji Keuchik di Bawah UMP

Irwansyah menganalogikan kondisi itu seperti proses pendidikan di sekolah. Jika dalam satu kelas terdiri dari 50 murid yang mana seluruhnya tak lulus ujian kenaikan kelas, maka bisa dipastikan kesalahan terletak pada gurunya.

“Meski kesalahan di muridnya juga ada, tapi jika semua muridnya gagal naik kelas maka kesalahan gurunya jauh lebih besar,” ujar Irwansyah yang mengumpamakan kondisi itu layaknya pemerintah gampong dengan pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG).  

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh itu memperingatkan bahwa molornya pencairan APBG akan berdampak pada terlambatnya pembangunan, pembayaran gaji aparatur, serta kebutuhan dana lainnya di setiap gampong.

“Anggap saja ada 10 aparatur di setiap gampong, maka ada 900 orang yang belum menikmati gajinya sampai saat ini. Bayangkan jika 900 orang ini adalah tulang punggung keluarga dan gaji di gampong adalah penghasilan utama mereka, tentu keadaan ini sangat menyulitkan keluarga mereka,” jelasnya. (*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved