Opini

LKS dan Pembiayaan Murabahah

AKAD jual beli merupakan satu bentuk muamalah antarsesama manusia yang menimbulkan hubungan hukum

LKS dan Pembiayaan Murabahah
Program Studi Perbankan Syariah (PS) Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Aceh Paya Lipah menggelar acara silaturahmi bersama civitas akademika yang berlangsung santai dan meriah di De Kontana Cot Gapu, Bireuen 

Agar akad ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka para pihak harus benar-benar memahami dan mengerti isi akad yang mereka sepakati. Dalam akad murabahah, LKS diperbolehkan untuk meminta uang muka kepada nasabah. Hal ini guna menjamin keseriusan nasabah saat barang dalam proses pemesanan. Sekaligus untuk mengantisipasi jika di kemudian hari nasabah membatalkan barang pesanannya. Jika pembatalan terjadi maka uang muka yang telah diserahkan akan dikembalikan kepada nasabah dengan pemotongan sesuai biaya yang telah dikeluarkan oleh LKS (jika ada).

Aspek hukum selanjutnya, DSN-MUI memperbolehkan LKS untuk meminta jaminan (colleteral) dari nasabah. Secara yuridis ketentuan ini diatur secara lebih spesifik dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan dibutuhkan oleh LKS untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Karena dalam kenyataannya sering kita melihat nasabah/debitur dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya sehingga menimbulkan wanprestasi.

Jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan kerugian bagi LKS. Maka solusinya LKS dapat menjual secara suka rela atau melelang jaminan tersebut kepada pihak yang membutuhkan. Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan jaminan tersebut, maka LKS berkewajiban untuk mengembalikan sisa uang milik nasabah/debitur.

Sanksi denda
Berbicara wanprestasi sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, dalam beberapa kasus ternyata bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah/debitur untuk melunasinya. Akan tetapi ada banyak kasus yang diakibatkan oleh kesengajaan dari nasabah/debitur untuk menunda-nunda, bahkan sengaja untuk tidak membayar. Maka LKS dapat memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah/debitur yang sengaja tidak menunaikan kewajibannya.

Sanksi denda tersebut merupakan hukuman ta’zir untuk menggugah kesadaran nasabah/debitur untuk memenuhi kewajibannya. Ketentuan denda ini biasanya telah disepakati diawal perjanjian antara kedua belah pihak. Sebagai catatan kita bersama bahwa denda yang dikenakan hanya boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Pamasukan dari denda tersebut tidak boleh tercatat sebagai bagian dari keuntungan LKS (perusahaan).

Namun pada hakikatnya Islam mengajarkan kepada kita bahwa jika orang yang berutang berada dalam kesulitan (bukan kesengajaan tidak mau membayar), maka LKS haruslah memberikan penangguhan sampai si nasabah/debitur tersebut berada pada kelapangan untuk memenuhi kewajibannya. Di sinilah nilai esensial ajaran Islam bahwa dalam hidup ini kita harus saling tolong-menolong antarsesama umat manusia. Semoga implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan di Nanggroe Aceh yang kita cintai ini.

* Hesphynosa Risfa, S.H., M.H., Advokat dan Praktisi Hukum. Email: hesphy_nosa@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved