Breaking News:

Berkumpul di Sabang, Panglima Laot Se-Aceh Berdialog Budaya, Bahas Ikan hingga Alat Tangkap

Pertemuan itu diharapkan nantinya akan menghasilkan rekomendasi tambahan dari yang telah dirumuskan pada tahun 2018 lalu.

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Ansari Hasyim
PENAMPILAN prosesi adat meulaot yang dilakukan oleh para nelayan setempat serta disaksikan warga serta turis asing pada acara Khanduri Laot Festival Sabtu (28/4). Acara tersebut berlangsung di Pelabuhan CT3 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panglima Laot dari sejumlah kabupaten/kota di Aceh berkumpul di Sabang, Jumat (30/1/2019).

Dalam pertemuan tersebut antara lain peserta berdiskusi soal budaya dan silaturahmi Panglima Laot se-Aceh yang berlangsung di Kantor Wali Kota.

Kegiatan itu merupakan bagian event Khanduri Laot Festival 2019 yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sabang.

Dialog itu menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Sabang Ramli Yusuf SH dan Sekretaris Panglima Laot Aceh Miftachhuddin (Cut Adek).

Baca: Kasi Penkum Kejati Aceh Raih Juara I Kejuaraan Drone Antar Kejati Se-Indonesia

Baca: Illiza Kukuhkan Pengurus Gudep Pramuka SMA Muhammadiyah

Baca: Imam Besar Barisan Muda Umat Serahkan Rumah Bantuan untuk Nek Rohani, Warga Miskin di Baet

Wali Kota Sabang yang diwakili oleh Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Sabang, Drs Kamaruddin menyampaikan Aceh sebagai provinsi paling barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Sehingga mempunyai daya konsumsi ikan terbesar di Indonesia, terbukti dengan ikan sebagai lauk pauk utama dan jumlah konsumsi ikan tertinggi.

Dia sebutkan kebutuhan ikan tersebut tidak lepas dari kebiasaan makan ikan yang tinggi dari masyarakat Aceh.

Menurutnya ketersediaan alat tangkap dari nelayan dan adanya lembaga adat yang punya wewenang kuat mengatur hal tersebut juga cukup berperan aktif mewujudkannya.

Khanduri Laot Festival Sabang
Khanduri Laot Festival Sabang (For serambinews.com)

Kamaruddin menambahkan, sejak dibentuknya Lembaga Panglima Laot Aceh, diberikan tugas untuk mengkoordinasi hukum adat laut yang menjembatani kepentingan nelayan dengan Pemerintah.

Selain itu juga mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh dan juga bagi nelayan yang terdampar.

Dalam dialog ini juga membahas sejarah singkat dan keberadaan Panglima Laot dalam perspektif adat Aceh serta membahas lembaga hukum adat laot dalam menjaga kelestarian budaya kearifan pesisir pantai dan laut di Aceh.

Pertemuan itu diharapkan nantinya akan menghasilkan rekomendasi tambahan dari yang telah dirumuskan pada tahun 2018 lalu. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved