Pemerintah Cabut 98 Izin Tambang, GeRAK Sebut 549 Ribu Hektare Lahan di Aceh Selamat

Pemerintah Aceh sudah mencabut sebanyak 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Operasi Produksi (OP) mineral logam dan batubara.

Pemerintah Cabut 98 Izin Tambang, GeRAK Sebut 549 Ribu Hektare Lahan di Aceh Selamat
FOR SERAMBINEWS.COM
Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan. 

Laporan Muhammad Nasir dan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh saat ini sudah mencabut sebanyak 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Operasi Produksi (OP) mineral logam dan batubara secara kolektif.

Kebijakan Gubernur Aceh ini dinilai telah menyelamatkan ratusan ribu hektare hutan dan lahan di Aceh.

Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan menyampaikan, berdasarkan perhitungan GeRAK, luas lahan dari total 98 IUP yang dicabut atau diakhiri melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 itu mencapai 549.619 hektare (Ha).

Artinya seluas 549 Ha lebih hutan dan lahan di Aceh terselamatkan dengan SK Gubernur Aceh tersebut.

Hal itu disampaikan Fernan di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan GeRAK Aceh bekerja sama dengan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, tentang tata kelola dan pemanfaatan lahan bekas tambang di Aceh pascapengakhiran 98 IUP, Kamis (28/3/2019).

Baca: FOTO-FOTO : Demo Tolak Tambang PT EMM, Mahasiswa Boyong Cangkul Ke Kantor Gubernur Aceh

Fernan merincikan, total luasan lahan 549.619 Ha tersebut terbagi dari Kabupaten Aceh Besar 4.656 Ha (4 IUP), Aceh Jaya 31.368 Ha (10 IUP), Aceh Barat 20.329 Ha (7 IUP), Nagan Raya 90.576 Ha (1 IUP), Abdya 298 Ha (2 IUP), Aceh Selatan 59.826 Ha (14 IUP), Aceh Singkil 46,313 Ha (6 IUP).

Selanjutnya, Subulussalam 6.227 Ha (8 IUP), Gayo Lues 41.200 Ha (2 IUP), Aceh Tamiang 33.559 Ha (4 IUP), Aceh Tengah 92.425 Ha (13 IUP), Aceh Timur 6.080 Ha (2 IUP), Pidie Jaya 2.555 Ha (2 IUP).

"Terakhir yang paling tinggi dari Kabupaten Pidie, yaitu seluas 114.205 Ha dengan sebaran 14 IUP," sebutnya.

Baca: Ombudsman Aceh Pantau UNBK dan Seleksi Polri, Jika Ada Pelanggaran Lapor ke 08116722233

Selain itu, Fernan juga menuturkan terkait perkembangan tata kelola IUP mineral logam dan batubara di Aceh.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved