98 IUP Dicabut, 549 Hektare Lahan Terselamatkan

Pencabutan 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Operasi Produksi (OP) mineral logam dan batu bara secara kolektif

98 IUP Dicabut, 549 Hektare Lahan Terselamatkan
Humas Mubes III HUDA
Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, 

BANDA ACEH - Pencabutan 98 Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Operasi Produksi (OP) mineral logam dan batu bara secara kolektif oleh Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT dinilai telah menyelamatkan ratusan ribu hektare (Ha) hutan dan lahan di Aceh.

Kadiv Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan kepada Serambi, Jumat (29/3), menyampaikan, berdasarkan perhitungan GeRAK, luas lahan dari total 98 IUP yang dicabut atau diakhiri melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh Nomor 540/1436/2018 itu mencapai 549.619 hektare (Ha). “Artinya, seluas 549 Ha lebih hutan dan lahan di Aceh terselamatkan dengan SK Gubernur Aceh tersebut,” kata Fernan.

Fernan merincikan, total luas lahan 549.619 Ha tersebut terbagi dari Kabupaten Aceh Besar 4.656 Ha (4 IUP), Aceh Jaya 31.368 Ha (10 IUP), Aceh Barat 20.329 Ha (7 IUP), Nagan Raya 90.576 Ha (1 IUP), Abdya 298 Ha (2 IUP), Aceh Selatan 59.826 Ha (14 IUP), dan Aceh Singkil 46,313 Ha (6 IUP).

Selanjutnya, Subulussalam 6.227 Ha (8 IUP), Gayo Lues 41.200 Ha (2 IUP), Aceh Tamiang 33.559 Ha (4 IUP), Aceh Tengah 92.425 Ha (13 IUP), Aceh Timur 6.080 Ha (2 IUP), Pidie Jaya 2.555 Ha (2 IUP), serta Pidie seluas 114.205 Ha dengan sebaran 14 IUP.

Fernan juga memaparkan perkembangan tata kelola IUP mineral logam dan batubara di Aceh. Berdasarkan data dari Dinas ESDM Aceh pada tahun 2014, sebut dia, izin di Aceh mencapai 138 IUP dengan luas areal lebih kurang 841.649 Ha. Tapi, setelah berlakunya moratorium pertambangan hingga 2019, izin yang tersisa hanya tinggal 28 IUP dengan luas areal lebih kurang 48.136 Ha atau berkurang seluas 793.513 Ha (94,28%). “Dari sisa 48,136 Ha itu, 2 persen di antaranya masuk Hutan Produksi (HP) dan 98 persen sisanya masuk Areal Penggunaan Lain (APL),” ujarnya.

Fernan menambahkan, untuk sebaran perizinan pertambangan mineral dan batu bara di Aceh hingga Maret 2019, 28 IUP itu terbagi dalam beberapa izin, antara lain batu bara 9 IUP, biji besi 14 IUP, pasir besi 2 IUP, Penanaman Modal Asing (PMA) 2 IUP, dan Kontrak Karya 1 IUP. “Untuk luas bukaan tambang mineral logam dan batu bara aktif sampai Maret 2019, dari total luas 48.136 Ha, yang telah dibuka baru hanya sekitar 195 Ha atau 0,41 persen,” tuturnya.

Di sisi lain, ucapnya, GeRAK menyampaikan rekomendasi agar Pemerintah Aceh mempertegas pemanfaatan lahan IUP yang berakhir itu untuk validasi data dengan melakukan kajian pemanfaatan mengenai skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Hutan Kemasyarakatan (HKM), hutan adat, dan sebagainya. “Kanwil BPN dapat melakukan pengkajian kembali terhadap lahan IUP yang berakhir terhadap status hak atas tanah dari lahan bekas tambang itu dan memastikan potensi konflik di kawasan budi daya saat pemanfaatannya,” tandasnya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved