Dua Profesor Jerman Beri Kuliah Tentang Penggunaan Artificial Intelligence di Mata Hukum

Kuliah umum itu dihadiri peserta dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh, Kejati, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Diskominfo Aceh,

Dua Profesor Jerman Beri Kuliah Tentang Penggunaan Artificial Intelligence di Mata Hukum
For Serambinews.com
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menggelar kuliah umum tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di Mini Theater Puslatbang KHAN, Aceh Besar, Jumat (29/3/2019). 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (Puslatbang KHAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama Ombudsman RI Perwakilan Aceh, menggelar kuliah umum tentang Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di Mini Theater Puslatbang KHAN, Aceh Besar, Jumat (29/3/2019).

Kegiatan itu secara khusus membahas penggunaan artificial intelligence di era modern saat ini, serta bagaimana posisinya di mata hukum. Kuliah umum itu disampaikan dua profesor asal Jerman, Prof Dr Stefan Koos dan Prof Dr Michael Bohne.

Kuliah umum itu dihadiri peserta dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Kanwil Kemenkumham Aceh, Kejati, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Diskominfo Aceh, dan undangan lainnya.

Stefan Koos dari Universitat der Bundeswehr Munchen membahas tentang makalahnya dengan terjemahan “Kecerdasan Buatan - Realitas Hukum atau Fiksi Ilmiah; Hukum Perdata, Etika Hukum, dan Pertanyaan Konstitusional”.

Baca: China akan Bangun Pusat Koloni Kecerdasan Buatan di Bawah Laut, Pertama di Dunia

Baca: Pengangguran Massal Hingga Perang, Prediksi Menakutkan Para Ahli Terkait Kecerdasan Buatan

Baca: Stephen Hawking Sebut Kecerdasan Buatan Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Menurutnya, manusia sebagai pengguna kecerdasan buatan merupakan subjek yang perlu dibebankan terkait dampak hukum yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Sebab katanya, kecerdasan buatan tidak bisa dijadikan subjek hukum karena tidak memiliki sifat atau kemiripan dengan manusia.

“Dilema dari penggunaan AI dalam ranah hukum yaitu kecerdasan buatan tidak memiliki sifat manusia berupa perasaan dalam membuat suatu keputusan,” terang Koos.

Sementara Michael Bohne yang membahas tentang ‘Freedom of speech in a digital world’ atau kebebasan berbicara di dunia digital mengatakan, internet telah menyediakan media yang sangat luas bagi manusia untuk menyampaikan pendapatannya.

“Namun hal tersebut memiliki konsekuensi negatif seperti ujaran kebencian atau hoaks. Jerman menjunjung tinggi perlindungan terhadap kebebasan berbicara, namun ada pembatasan untuk tidak menyebar kebohongan dan penghinaan,”  kata Bohne. (*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved