Jika Benar, Buktikan Saja Dalam Pleidoi

KOORDINATOR Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani juga menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jika Benar, Buktikan Saja Dalam Pleidoi
Wartakota/Henry Lopulalan
SIDANG LANJUTAN - Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf sedang mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan di pengadilan Tipikor, Jalan Bunggur Besar, Jakarta Pusat, Senin(11/2/2019). Terdakwa kasus suap DOKA 2018 dan kasus penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang dengan agenda sidang mendengarkan 30 orang saksi. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

KOORDINATOR Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani juga menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang mudah diintervensi atau diatur-atur oleh pihak mana pun dalam penegakan hukum di Indonesia.

Dalam kasus Irwandi Yusuf, GeRAK melihat, uraian konstruksi kasus yang telah disampaikan jaksa KPK dalam tuntutan 982 halaman itu cukup kuat dan telah membuktikan bahwa memang ada perbuatan melawan hukum.

“Silakan saja Pak Irwandi berasumsi. Itu kan asumsi beliau sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana yang ditangani KPK. Namun, kalau melihat tuntutan JPU yang tebalnya 982 halaman itu, setelah kita baca bahwa benar ada unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus itu,” kata Askhalani kepada Serambi di Banda Aceh kemarin.

Menurut Askhalani, pada pokok materi yang dituntut JPU--sebagaimana hasil penyidikan KPK-- pada Pasal 2 dan 3 sangat jelas ada peran para pihak dalam perbuatan melawan hukum yang kemudian menyebabkan Irwandi ditetapkan sebagai tersangka. “Materi itu meliputi karena ada kewenangan kemudian karena ada jabatan, dan karena memperkaya orang lain,” kata Askhalani.

Perkara memperkaya orang lain ini, menurut Askhalani, bisa diterjemahkan cukup luas. Dia mencontohkan Steffy Burase, wanita yang belakangan diketahui telah menjadi istri Irwandi Yusuf. Menurutnya, Steffy terseret dalam kasus itu, karena dia dengan mudah mendapatkan aliran dana dari pihak-pihak lain selain Irwandi karena perintah Irwandi sendiri.

“Jika tidak memiliki kedekatan dengan Pak Irwandi pasti tidak diberikan, tapi orang akan melihat ada peran/aktor lain dalam hal ini karena Irwandi pejabat dan dengan Steffy dia sudah memiliki ikatan. Makanya saat diminta sesuatu langsung diberikan. Unsur memperkaya diri sendiri itu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang didalilkan oleh KPK menurut kami terpenuhi,” kata Askhalani.

Jika kemudian dalam konstruksi perkara tindakan hukum itu diduga memiliki peran jaringan yang disebut Irwandi, GeRAK membantahnya. Menurut Askhalani, tidak mungkin KPK diarahkan atau ditekan oleh orang luar untuk menangkap orang. “Itu tidak bisa, karena yang dilakukan dalam pokok materi adalah pembuktian. Dan jelas kasus Irwandi ini alat bukti yang disampaikan oleh KPK cukup kuat,” katanya.

Katakanlah, jika pun Toke M dan SRj memiliki peran dalam menangkap Irwandi, sementara dalam pembuktian KPK tidak memiliki unsur yang kuat, maka menurut GeRAK, KPK juga tidak bisa menangkap orang dimaksud.

Misal GeRAK melaporkan tindak pidana korupsi seseorang maka orang itu tidak segera ditangkap itu tidak. KPK itu lemaga independen dalam hal menegakkan hukum memiliki beberapa hal yang disebut dengan pembuktian awal, yaitu alat bukti,” kata Askhalani.

Menurutnya, dari hasil tuntutan jaksa jelas sekali. Dalam tuntutan setebal 982 halaman, lengkapdisebutkan bahwa dalam konstruksi kasus ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pusaran kasus suap DOKA 2018 yang menyebabkan Irwandi bersalah.

“Ada sejumlah nama yang melakukan transaksi kepada Irwandi. Kalau pantauan kita, cukup banyak aliran dana yang diterima Irwandi, totalnya mencapai Rp 8 miliar,” sebut Askhalani.

GeRAK sendiri cukup percaya pada pokok materi yang didalilkan KPK dalam kasus itu. Menurut Askhalani, tidak mungkin KPK bisa diintervensi orang lain, apalagi dari Aceh.

“Saya cukup meragukan itu. Kalau memang ada seperti itu mungkin dalam konteks politik ya bisa saja. Tapi selama pembuktian KPK itu menunjukkan ada dugaan yang bisa dijadikan alat bukti, maka menurut kami itu cukup terpenuhi,” ujar Askhalani.

Namun, atas isu yang baru saja disebut Irwandi tentang adanya oknum yang merekayasa kasusnya itu, Askhalani meminta Irwandi untuk membuktikannya dalam pleidoi sebelum dilakukan putusan majelis hakim terkait kasus itu.

Jika benar, beliau bisa buktikan dalam pleidoi. Bisa jadi dalil dalam pleidoi. Karena, setelah tahap tuntutan, maka beliau wajib melakukan pleidoi. Tapi seingat kami, dari tuntutan KPK setebal 982 halaman itu tidak menunjukkan adanya intervensi orang luar,” pungkas Askhalani. (dan)

Tags
GeRAK
KPK
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved