Kasus Irwandi Murni Hukum

Mantan elite GAM, Zakaria Saman alias Apa Karya angkat bicara terkait kasus hukum yang kini membelit gubernur

Kasus Irwandi Murni Hukum
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

BANDA ACEH - Mantan elite GAM, Zakaria Saman alias Apa Karya angkat bicara terkait kasus hukum yang kini membelit gubernur non-aktif Aceh, Irwandi Yusuf. Menurut Apa Karya, isu yang santer bahwa kasus Irwandi hasil rekayasa pihak-pihak tertentu tidak bisa dijadikan referensi, lebih baik kasus tersebut diserahkan saja kepada hukum.

“Menurot loen, Irwandi didrop ateuh dasar hukom, meunyoe hana dasar hukom panena jeut didrop beurangkaho. Jadi leubeh get tapulang bak hukom. (Menurut saya, Irwandi ditangkap atas dasar hukum, kalau tidak ada dasar hukum mana bisa ditangkap sembarangan. Lebih baik kita serahkan kepada hukum),” kata Apa Karya menjawab Serambi, kemarin.

Apa Karya secara khusus dimintai keterangan terkait berita eksklusif Serambi dua hari lalu berjudul ‘Nova: Saya Dituding Berkhianat’. Namun, Apa Karya diminta keterangan terkait pernyataan Irwandi yang menyebutkan, penangkapan dirinya oleh KPK dilatarbelakangi oleh oknum-oknum tertentu karena sakit hati.

Apa Karya juga menepis isu politik di balik penangkapan Irwandi dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh (DOKA) 2018. Menurut mantan menteri pertahanan GAM tersebut, jika penangkapan Irwandi karena permainan politik, maka dunia internasional, terutama yang pernah membantu Aceh dalam meretas jalan menuju perdamaian belasan tahun lalu, pasti akan membantu.

“Meunyoe karena politek Irwandi didrop le KPK, donya akan didong rhot geutanyoe. Nyan Marty Artisari pasti dibantu, seubab geutanyoe hana lheuh lom bak awaknyan. (Jika karena politik Irwandi ditangkap KPK, dunia akan membela kita. Marty Artisari pasti akan membantu, karena kita belum dilepas oleh mereka),” kata Apa Karya.

Apa Karya juga tak yakin kalau Irwandi ditangkap karena oknum intelijen negara--seperti pengakuan Irwandi--yang terlanjur sakit hati kepadanya. Pasalnya, Irwandi memiliki beberapa jenderal yang dijadikan penasihat hukumnya.

“Na tujoh droe jenderal nyang diangkat jeut keu penasihat jih lheuh dilantik seubagoe gubernur. Kon ureung Aceh dicok, kon ulama, tapi jenderal, meudeh kon na jenderal nyang meudong watee jidrop. (Ada tujuh jenderal yang diangkat jadi penasihat dia setelah dilantik jadi gubernur. Bukan orang Aceh diambil, bukan ulama, tapi jenderal, maunya kan ada jenderal itu yang membela saat dia ditangkap),” kata Apa Karya.

Oleh karena itu, Apa Karya meminta masyarakat Aceh untuk tidak terjebak dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Lebih baik, kasus tersebut, kata Apa Karya, serahkan saja kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Kita serahkan saja kepada hukum, jangan dibilang ini karena politik, jangan memancing orang Aceh untuk marah. Kita lihat saja, ada hukum yang berlaku di negara ini,” pungkas Apa Karya.

Pakar hukum senior yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah), Mawardi Ismail SH Mhum yang ditanyai Serambi terkait Irwandi Yusuf yang merasa dirugikan dalam kasus yang dihadapinya, menyarankan lebih baik melapor kalau memang merasa dirugikan.

“Sebaiknya diselesaikan secara hukum kalau memang punya cukup bukti. Tempuh saja mekanisme hukum supaya ada kepastian,” kata Mawardi Ismail.

Mawardi menyebutkan, selama ini track record KPK cukup baik dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Indonesia. “Jadi sebaiknya kita tunggu saja putusan hakim, hakim nanti yang akan memutuskan kasus ini. Track record KPK, selama ini dalam berbagai kasus selalu dibenarkan oleh hakim. Jadi kita tunggu saja,” demikian Mawardi Ismail.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved