Sampaikan Eksepsi, Terdakwa Pembuat Video KH Ma'ruf Amin Mirip Sinterklas Sebut Dakwaan JPU Kabur

Dakwaan JPU kabur dalam menguraikan dakwaan secara runtut dan jelas terhadap peristiwa pidana yang terjadi.

Sampaikan Eksepsi, Terdakwa Pembuat Video KH Ma'ruf Amin Mirip Sinterklas Sebut Dakwaan JPU Kabur
SERAMBINEWS.COM/IST
Pengacara tersangka Kasibun Daulay SH dan Nourman Hidayat SH. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kuasa hukum terdakwa penyebaran video hoaks Maruf Amin berpakaian mirip sinterklas menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan, Senin (1/4/2019).

Kuasa hukum terdakwa Kasibun Daulay SH didampingi Nourman Hidayat SH dan Armia SH menyebutkan pihaknya akan meminta mejelis hakim untuk menghadirkan Maruf Amin ke ruang sidang.

Dalam surat dakwaan nomor perkara : PDM-20/Euh.2/03/2019, ada tiga butir poin eksepsi yang disampaikan tim penasehat hukum.

Baca: Dua SMA di Bener Meriah Numpang UNBK di Sekolah Lain, Koneksi Internet belum Tersedia

Baca: Kunjungi Serambi, Plt Kepala BPMA Bahas Industri Migas

Baca: Sidang Penyampaian Nota Pembelaan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Diundur Enam Jam

Pertama terkait kompetensi relatif dimana sidang digelar di PN lhokseumawe dimana JPU menggunakan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Padahal tidak ada alasan sidang digelar di sana karena terdakwa adalah warga Aceh Utara.

Begitu pun penangkapan dan dugaan tindak kejahatan yang dilakukan serta saksi berasal dari Aceh utara dan beberapa diantaranya di luar Lhokseumawe.

"Seharusnya sidang digelar di Pengadilan Negeri Lhoksukon" kata Kasibun Daulay.

Kedua, dakwaan JPU kabur dalam menguraikan dakwaan secara runtut dan jelas terhadap peristiwa pidana yang terjadi.

"Kami menggunakan logika ahli bahasa maupun ahli IT yang diajukan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang justru membuat dakwaan semakin kabur dan tidak relevan," tambah Armia SH.

Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa perkara iji merupakan delik aduan dimana hanya korban yang berhak melapor tindak kejahatan ini.

Pihaknya menilai Pasal 27 maupun 28 (2) masih debatable atau masih diperdebatkan esensinya.

Halaman
123
Penulis: Ansari Hasyim
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved