Breaking News:

Sidang DOKA

Kuasa Hukum: Berstatus Sipil, T Saiful Bahri tak Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Kuasa hukum T Saiful Bahri itu juga menegaskan bahwa tidak ada perintah dari Gubernur Iwandi Yusuf meminta uang kepada siapapun.

ANTARA/SIGID KURNIAWAN
IRWANDI Yusuf (kiri), Hendri Yusal (tengah) dan Syaiful Bahri (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/3). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa sekaligus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain. 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sebagai masyarakat sipil, Teuku Saiful Bahri tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Anti Korupsi pasal gratifikasi.

Pernyataan ini disampaikan kuasa hukum T Saiful Bahri Dr Solehuddin SH MH dalam pledoi yang dibacakan dalam persidangan yang berlangsung hingga larut malam, Senin (1/4/2019) di Pengadipan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Sidang dimulai pukul 19.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam.

Dia sebutkan T Saiful Bahri mengakui menerima uang dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi dan pengusaha Aceh Dedy Mulyadi. Tapi uang itu digunakan untuk kepentingan kegiatan Aceh Maraton.

Baca: Fenomena Gencet Ternyata Karena Hal Sepele, Ini Penjelasan Medis dan Kisah Nyatanya

Baca: Jadwal Malaysia Open 2019 - Ahsan/Hendra, Jojo, dan Anthony Tanding Hari Ini, Marcus/Kevin Besok

Baca: Plt Gubernur Aceh Siang Ini Lepas Pasung Penderita Gangguan Jiwa di Lhokseumawe

"Karena Aceh Maraton adalah acara yang sah menurut hukum, dan dibenarkan meminta sponsor yang tidak mengikat. Pembiayaan lainnya berasal dari Pemerintah Aceh," ujar Solehuddin.

Kuasa hukum T Saiful Bahri itu juga menegaskan bahwa tidak ada perintah dari Gubernur Iwandi Yusuf meminta uang kepada siapapun.

"Sehingga pemberian dari pengusaha adalah sah," tukasnya lagi.

Soehuddin memastikannbahwa uang pribadi T Saiful Bahri sendiri ikut terpakai untuk kepentingan Aceh Maraton dan pembuatan video promosi kopi yang dipesan Ahmadi.

"Uang yang dikeluarkan T Saiful belum diganti Ahmadi sampai sekarang. Dan sumbangan untuk kepentingan Aceh Maraton itu tidak sepeser pun digunakan bagi pribadi terdakwa," ujarnya.

Menjawab tuntututan Jaksa KPK, di hadapan majelis hakim, Solehuddin memastikan bahwa semua unsur dakwaan jaksa tidak terbukti.

"Untuk itu, terdakwa harus dibebaskan," tukas pengacara kelahiran Madura ini.

Sebelumnya Jaksa KPK menuntut T Saiful Bahri menuntut 6 tahun penjara subsider tiga bulan kuruangan dan denda Rp 250 juta.

Jaksa menyatakan, T Saiful Bahri melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Irwandi Yusuf dan Hendri Yuzal.

T Saiful Bahri dianggap melanggar pasal melanggar Pasal 12 huruf a atau Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved