Penerbitan Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Mengacu Perpres 16/2018

residen RI Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 perubahan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jas

Penerbitan Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Mengacu Perpres 16/2018
SERAMBINEWS.COM
Ilustrasi ULP

Penerbitan Jaminan Pengadaan Barang dan Jasa Harus Mengacu Perpres 16/2018

Laporan Masrizal I Banda Aceh

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Presiden RI Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 perubahan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang dan Jasa Pemerintah.

Semua lembaga keuangan yang menerbitkan jaminan pembiayaan kepada rekanan yang mengurus proyek diminta untuk berpedoman pada aturan terbaru dalam mengeluarkan jaminan.

 Baca: Kekurangan Komputer, Ujian 1.412 Siswa Madrasah di Pidie Dibagi Tiga Sesi

"Aturan itu baru diberlakukan pada 1 Juli 2018," kata Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, M Iqbal Rokan SSTP kepada Serambinews.com, Selasa (2/4/2019).

"Kita minta lembaga keuangan yang menerbitkan dukungan, jaminan, atau asuransi terkait pengadaan barang dan jasa itu harus mengacu pada perpres terbaru," katanya.

Baca: Kemenag Aceh Besar Gelar Bimtek Sistem Informasi KUA, Ini Yang Dipelajari

Hal itu disampaikan karena saat ini sedang dilakukan proses pelelangan proyek di lingkungan Pemko Banda Aceh. Ada sekitar 100 paket proyek yang akan dikerjakan dengan total pagu sekitar Rp 130 miliar.

Dalam pengajuan syarat tender oleh rekanan, Iqbal mengatakan selama ini pihaknya masih banyak menemukan jaminan atau dukungan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan berpedoman pada Perpres lama.

"Jika tidak mengacu pada Perpres terbaru, maka segala jaminan yang diajukan oleh rekanan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa diklaim oleh pengguna jaminan," ungkap Iqbal.

 Baca: Pergoki Istri Selingkuh dengan Pria Lain, Nasir Langsung Bacok Keduanya Sampai Tewas

Karena itu, Iqbal meminta kepada semua lembaga keuangan untuk mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam mengeluarkan jaminan pembiayaan atau asuransi kepada rekanan. (*)

Penulis: Jalimin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved