GeRAK Sesali Sikap PLTU Nagan Raya, Ini Penyebabnya

Para warga yang meminta ganti rugi tanah tersebut lantaran kawasan itu dinilai tak layak huni, karena adanya pencemaran debu batu bara.

GeRAK Sesali Sikap PLTU Nagan Raya, Ini Penyebabnya
For Serambinews.com
Koordinator GeRAK aceh Barat, Edy Syah Putra 

Laporan Sa’dul Bahri | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, menyesali sikap Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suak Puntong yang belum mau membebaskan tanah warga di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

Para warga yang meminta ganti rugi tanah tersebut lantaran kawasan itu dinilai tak layak huni, karena adanya pencemaran debu batu bara.

“Pihaknya warga Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong telah mendapati komitmen dari PT Mifa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari (BEL) bahwa dua perusahaan tersebut berkomitmen lakukan ganti rugi lahan warga di Suak Puntong. Namun sekarang yang jadi masalah pihak PLTU sendiri belum mau melakukan pembebasan tanah warga yang diapit oleh perusahaan PT Mifa dan PLTU,” kata Koordinator GeRAK Aceh Baray Edy Syah Putra kepada Serambinews.com, Rabu (3/4/2019).

Baca: Pembangunan PLTU Nagan Disorot

Baca: Warga Suak Puntong Demo PT Mifa dan PLTU Nagan Raya, Tuntut Ganti Rugi Rumah dan Tanah

Baca: Haji Uma: PLTU Nagan Seperti Motor Tua, Kalau Mati Harus Diengkol

Baca: LSM: Audit PLTU Nagan

Ia menambahkan, sebelumnya Pemkab Nagan Raya yang diwakili oleh Tim 19 akan melakukan pertemuan dengan Manajer PLTU pada 25 Maret 2019 lalu.

Namun dari informasi yang dia peroleh bahwa dari pertemuan antara Tim 19 dengan PLTU belum ada kesediaan untuk melakukan ganti rugi, sebab pihak PLTU juga mempertanyakan atas dasar apa mereka harus ganti rugi tanah warga.

“Kita sangat kecewa atas sikap PLTU saat ini, seharusnya mereka punya hati nurani dengan melihat kondisi warga yang setiap hari mengeluh akibat pencemaran debu batu bara,” ungkap Edy Syah Putra.

Sementara Menejer PLTU Nagan Raya Harmanto yang dikonfirmasi Serambinews.com, mengatakan, bahwa terkait masalah ganti rugi tanah warga harus ada kajian komprehensif yang lebih mendalam apakah layak untuk dilakukan ganti rugi atau tidak.

Sedang pihaknya mengaku belum ada kewenangan untuk memutuskan bisa dilakukan diganti rugi tanah atau tidak, sebab menurutnya ada yang lebih berwenang lagi dari pada dirinya.

Saat ditanya siapa yang berhak di PLTU Nagan Raya untuk memutuskan bisa atau tidak untuk ganti rugi tanah warga di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, pihaknya mengaku masih ada Induk di Medan dan PLN Pusat yang bisa memutuskan masalah tersebut.

Sedangkan pihaknya di PLTU Suak Puntong Nagan Raya mengaku belum ada kewenangan akan permintan warga untuk dilakukan ganti rugi tanah tersebut.

“Saya tidak bisa memutuskan masalah ganti rugi tanah, karena bukan wewenang saya, sebab kami ada induk di Medan dan di PLN Pusat,” jelas Harmanto, secara singkat. (*)

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved